BANDA ACEH – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani memastikan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2016 akan kembali terlambat. “Saya yakin RAPBA 2016 akan kembali terlambat seperti tahun-tahun sebelumnya,”ungkap Askhalani, saat dihubungi KANAL ACEH.COM melalui telepon seluler di Jakarta, Sabtu (28/11).
Menurut dia, lambannya pembahasan anggaran 2016 dikarenakan terjadi tarik ulur kepentingan antara dewan dan eksekutif, sehingga pembahasan RAPBA tersebut terlambat dibahas. Apalagi, kata Askhalani, tensi politik cukup tinggi menjelang tahun politik, menurutnya faktor politik anggaran menjadi salah satu faktor terbesar, yaitu munculnya anggaran non pembahasan yang harus ditampung kemudian menjadi ploblem terbesar dalam kasus pembahasan anggaran. “Misalnya, anggaran aspirasi dan kegiatan aspirasi yang kerap menjadi masalah terbesar bagi APBA,”pungkasnya.
Ia juga mencontohkan, dalam penempatan kegiatan dan program di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang kemudian menjadi salah satu masalah terhadap perencanaan anggaran.
Lebih lanjut, Askhalani menambahkan, untuk mengatasi
keterlambatan RAPBA 2016, harus dilakukan penetapan jadwal sinkronisasi antara DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) harus segera difinalkan.
“Hal yang paling urgen adalah jadwal sinkronisasi antara DPRA dan TAPA harus segera difinalkan untuk mempermudah mekanisme pembahasan anggaran yang dilaksanakan,” ujar Askhalani.
Selain jadwal tersebut hal lain yang harus dilakukan adalah mekanisme pembahasan antara eksekutif dan legislatif, di mana faktanya hal ini sering menjadi faktor penghambat dalam pembahasan anggaran di
Aceh.
Terkait pengantian pimpinan di jajaran pemerintah aceh, kata Askhalani, pengantian pejabat itu juga menjadi salah satu faktor keterlambatan pembahasan anggaran tersebut. “Karena dalam pengantian pejabat itu juga terkait menjelang tahun politik, karena tidak semua pimpinan dijajaran pemerintah aceh dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,”demikian kata Askhalani.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyak Aceh (DPRA) memastikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2016 akan dapat diselesaikan di akhir Desember ini. “Kalau tidak ada halangan pembahasan RAPBA tahun 2016 dapat disahkan di akhir tahun ini. Kita optimis akhir tahun RAPBA 2016 dapat disahkan,”kata Anggota Komisi I DPR Aceh, Bardan Saidi.
Bardan menyatakan, untuk tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) saat ini sudah selesai dibahas di level Badan Anggaran dan Komisi DPRA. “Namun, yang belum selesai dibahas itu adalah berapa jumlah pendapatan, dan
belanja,”ungkap Bardan.[T.Irawan]
