BANDA ACEH (KANAL ACEH.COM) – Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta guru yang bertugas di daerah pedalaman di sejumlah daerah di provinsi Aceh agar dapat bekerja optimal dan ikhlas guna memberikan pemerataan pendidikan di seluruh daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Zaini Abdullah di sela-sela menjadi pembina upacara pada peringatan Hut PGRI ke-70 dan Hari Guru Nasional yang di Pusatkan di halaman Mapolda Aceh, Banda Aceh, Minggu (6/12).
Ia menjelaskan, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan, pihaknya juga akan mempertimbangkan ketersediaan anggaran bagi guru yang mengajar di daerah pedalaman.
“Kami nanti akan mempelajari kembali terhadap penambahan insentif kepada guru dan ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” kata Zaini dalam kegiatan yang mengambil tema “Memantapkan soliditas dan solidaritas PGRI sebagai organisasi profesi guru yang kuat dan bermatabat”.
Gubernur juga menghimbau tetaplah mengabdi dengan tulus ikhlas. Karena keberadaan para guru di daerah pedalaman dapat berperan mendorong adanya pemerataan pendidikan di Aceh.
Selain itu, kata Gubernur dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) maka juga perlu ditingkatkan kemampuan dan pengetahuan guru sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang siap bersaing sesuai dengan kebutuhan global.
“Kita berharap PGRI juga dapat terus memperkuat orgnisasi dan meningkatkan kemampuan anggota serta para guru juga menaati kode etik,” katanya.
Oleh karena itu, guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar bisa melahirkan anak didik yang berkualitas. Di sinilah peran PGRI dituntut untuk lebih aktif mendorong agar para guru dapat terus meningkatkan profesionalismenya.
Pemerintah juga akan terus berupaya memberi penghasilan kepada guru di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana dinyatakan di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Hasanuddin Darjo mengatakan, pengalokasikan anggaran untuk guru daerah pedalaman akan pelajari kembali seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur Aceh, sehingga tidak muncul persoalan dikemudian hari.
“Anggaran untuk guru daerah terpencil ada yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah dan ini akan kita lihat sesuai dengan peraturan yang berlaku,” demikian Hasanuddin Darjo. [T Irawan]
