Banda Aceh – Pemerintah Aceh secara konsisten terus berusaha meningkatkan produksi, kualitas, dan keamanan pangan sehingga Kedaulatan Pangan Aceh terjamin. Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah menargetkan pada tahun 2017 Aceh menjadi wilayah dengan predikat lumbung pangan nasional.
Pemerintah Aceh, kata Gubernur, memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga kedaulatan pangan. “Aceh harus tetap menjadi daerah yang berdaulat dalam sektor ketersediaan pangan untuk kebutuhan masyarakatnya, dan bahkan kita berusaha menjadi daerah surplus ketersediaan pangan,” kata Gubermur yang juga Ketua Dewan Ketahanan Pangan Aceh.
Khusus untuk makanan pokok, terutama beras, kata dr Zaini Abdullah, pihaknya telah dan akan terus melakukan upaya- upaya meningkatkan produksi dan sekaligus meningkatkan stok untuk kebutuhan saat-saat sulit.
Dalam 3 tahun terakhir, 2013, 2014, dan 2015, perkembangan cadangan Pemerintah Aceh terus bertumbuh. Pada tahun 2013, stok pemerintah Aceh tercatat sebanyak 150 ton, setelah dikurangi penyaluran selama tahun 2014 sebanyak 120,2 ton, dan pengadaan tahun 2015 sebanyak 105,6 ton, maka stok akhir beras cadangan pangan Pemerintah Aceh hingga akhir Agustus 2015 mencapai 201,5 ton.
Selain ketersediaan beras yang cukup dan aman di tingkat provinsi, Pemerintah Aceh telah melakukan peningkatan berbagai lembaga, di antaranya bantuan untuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Bantuan ini diberikan bervariasi, Rp 150 juta untuk LDPM penumbuhan dan Rp 75 juta untuk LDPM mandiri. Pemerintah Aceh juga membantu untuk Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Rp 20 juta untuk masing-masing LPM.
Dengan bantuan tersebut, Gubernur juga mengharapkan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh untuk terus meningkatkan kemampuan para penyuluh dan petani di Aceh. “Dengan penyuluhan, para penyuluh dan petani akan mendapat ilmu-ilmu baru bagi pengembangan usaha tani di tingkat desa dan keluarga,” kata Zaini Abdullah.
Sebab, tambahnya, kedaulatan pangan tidak hanya sebatas ketersediaan padi semata. Tapi, juga mencakup seluruh kebutuhan pangan rakyat. Apalagi saat ini masalah Ketahanan Pangan telah menjadi salah satu isu paling strategis dalam pembangunan nasional. Sebab, ketahanan pangan (food security) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial (social security), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan.
Untuk itu, pemerintah Aceh telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat dan adanya spekulasi dan manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan. Sebagai salah satu wilayah yang mempunyai resiko bencana alam cukup tinggi, gempa, tsunami, banjir bandang maupun tanah longsor, Aceh memang harus betul-betul siap dan memiliki kedaulatan pangan yang bebas dari ketergantungan dari daerah lain.
Aceh saat ini memiliki 271 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), 2.868 Penyuluh Pertanian (1.050 Penyuluh PNS, 1.753 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THLTB), dan 103 Penyuluh Perikanan PNS. Gubernur Aceh juga memberikan bantuan 6 Speedboat untuk penyuluh masing-masing (1 Aceh Timur, 1 Pulo Aceh, 1 Aceh Utara, dan 3 Pulau Banyak)
