Jakarta – Sektor hukum menjadi salah satu titik yang disorot tajam selama setahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan. Namun bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), sudah banyak perbaikan yang dilakukan di sektor hukum.
“Jadi pertanyaannya, apakah kita ada perbaikan atau tidak? Kita selama ini pasti banyak perbaikan, pasti lebih baik,” ujar JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2015).
“Ya namanya negara besar, penduduk 250 juta, dia punya pejabatnya ribuan. Puluhan ribu tentu ada yang baik dan ada pula yang perlu ditertibkan. Begitu juga yang lain-lainnya,” sambungnya.
JK mengatakan pemerintah berusaha mengurangi kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia. Dirinya menambahkan, kasus hukum pun terjadi di tiap negara.
“Tidak ada negara di dunia ini yang 100 persen bebas dari kasus-kasus hukum,” kata JK.
Bahkan di Amerika Serikat, aksi kriminalitas seperti pencurian dan perampokan hingga penembakan kerap terjadi. “Jadi tugas kita adalah untuk mengurangi jumlah itu. Dan saya yakin dalam 15 tahun terakhir pasti berkurang, jangan lihat negatifnya negeri Anda ini. Negeri Anda ini sangat baik, ada perbaikan kok,” terangnya.
JK berharap aktifnya penegak hukum menjerat para koruptor dapat berimbas baik. Negeri ini semakin sedikit perbuatan korupsinya.
“Masa tidak ada perubahan setelah begitu banyak pejabat, 8 menteri dan 11 gubernur dan sekian banyak anggota DPR yang ditangkap, justru pejabat takut mengambil tindakan,” tandasnya.
Sumber: detik.com
