BANDA ACEH – Pakar ekonomi Unsyiah, yang juga merupakan Direktur UKM Centre, Iskandarsyah Madjid menegaskan, saat ini keberadaan elpiji 3 kg di Aceh, kerap disalahgunakan, dan justru yang menikmat barang bersubdi tersebut bukan orang-orang yang berhak.
Hal ini dikatakan Iskandarsyah Madjid, dalam diskusi publik yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKA) Fakultas ekonomi Unsyiah, yang berlangsung, Jumat (27/11) di Banda Aceh.
Menurut Iskandarsyah, secara ketentuan elpiji 3 kg, semestinya diperuntukkan bagi warga miskin, dan juga kepada pelaku sektor usaha kecil mikro, namun justru disalahgunakan yang dipakai oleh orang yg ekonomi menengah ke atas, hal seperti inilah yang harus diperhatikan.
Karena itu, Iskandarsyah mengajak semua pihak untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap distribusi dan peredaran elpiji 3 kg, agar tepat sasaran.
Sementara itu, narasumber lainnya, anggota DPRK Banda Aceh, Ibu Syarifah Munirah S.Ag., menerangkan bahwa DPRK memang mempunyai kewajiban dalam menangani masalah kelangkaan elpiji, tetapi masyarakat juga harus mengambil peran dalam kasus ini. Kemudian, dari fungsi pengawasan, DPRK Banda Aceh akan menanggapi dan melakukan sidak mengenai laporan/pengaduan dari masyarakat, kemudian akan dilaporkan ke Pertamia.
Sanksi yang diberikan berupa menghentikan aktivitas penyaluran subsidi gas terhadap agen bahkan tindak pidana, kata Ketua Banleg DPRK tersebut.
Ketua HIMAKA, Agung Muhammad Arighi, mengatakan, pihak Pertamina tidak hadir dalam diskusi ini, sementara, sebutnya, panitia sudah mencoba berkomunikasi namun mereka tidak bisa hadir karena beberapa pimpinan sedang di luar daerah.
Ia menerangkan, diskusi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memfasilitasi ruang publik dalam berdiskusi, dan melahirkan solusi untuk mengatasi persoalan kelangkaan elpiji 3 kilogram di beberapa daerah di Aceh. Kelangkan Elpiji 3 kilogram merupakan salah satu persoalan yang penting untuk dibahas karena persoalan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat rumah tangga (RT) miskin. [Saky]
