Banda Aceh (KANAL ACEH.COM) – Dosen Fakultas Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Rustam
Effendi menyatakan, semakin terpuruknya pertumbuhanperekonomian Aceh dikarenakan selama ini Pemerintah Aceh hanya mengandalkan APBA.
“Selama ini, Pemerintah hanya mengandalkan APBA dan APBK untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi,”ujar Rustam, kepada wartawan, Selasa (15/12) di Banda Aceh.
Seharusnya, kata Rustam, pemerintah dapat mengajak pihak swasta agar dapat ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi paling ujung barat Indonesia tersebut. “Jika pemerintah terus
mengandalkan APBA dan APBK maka akan menjadi persoalan besar kedepan nantinya,”ungkapnya.
Kita bisa melihat di daerah lain misalnya Medan, mereka tidak tergantung dengan anggaran APBD saja, karena mereka ada peran pihak swasta. Disana banyak industry-industri yang tumbuh sehingga terjadi perputaran uang di masyarakat.
“Namun, di Aceh tidak ada pihak swasta, dan hanya tergantung APBA saja sehingga tidak ada perputaran uang di masyarakat, ika tidak ada perputaran uang di masyarakat bagaimana bisa ekonomi Aceh tumbuh, malah seperti pengalaman sebelumnya ekonomi Aceh semakin terpuruk,”ungkapnya.
Apalagi, tambah Rustam, hingga saat ini qanun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2016 belum dibahas oleh DPR Aceh, padahal waktu dekat beberapa Minggu lagi.
Baca Juga
- (BEM FISIP Unsyiah Gelar Debat Nasional)
- (Saat Pak Kadis DK3 Pemko Banda Aceh Angkut Sampah di Kampus Unsyiah)
“Jika qanun RAPBA 2016 disahkan tepat waktu, maka akan berdampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian aceh seperti sebelumnya,”terangnya.
Solusi utama untuk mengesahkan RAPBA 2016 tepat waktu, kata Rustam, pihak legislative dan eksekutif harus kompak, dan duduk bersama-sama dalam mencari solusi terbaik. “Jangan mengutamakan kepentingan politik terlebih dulu, tapi lihat kepentingan rakyat Aceh butuh apa,”sebutnya.
“Yang terpenting adalah memperbaiki politik anggaran yang benar-benar memihak pada kepentingan rakyat, terutama pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar lainnya yang dapat memperkukuh fondasi ekonomi,”tegasnya.
Kita bisa melihat kondisi Aceh sekarang, angka pengangguran terus bertambah, kemiskinan meningkat dikarenakan tidak terbukanya lapangan kerja. “Nah, yang terjadi sekarang, setelah lulus kuliah mereka menjadi pengangguran dikarenakan tidak ada lapangan kerja yang menampung mereka,”pungkasnya.
Seharusnya, pihak legislative dan eksekutif berpikir bagaimana cara mengesahkan RAPBA tepat waktu, sehingga bisa terjadi perputaran uang di kalangan masyarakat. “Jangan hanya memikir untuk kepentingan politik saja,”sebut Rustam.
Bisa kita katakan, kalau PNS dan dewan ada gaji, tapi bagaimana nasib masyarakat kalau tidak ada perputaran uang. Itu akan berdampak besar terhadap kesejateraan dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, katanya, Pemerintah Aceh harus mereformasi kembali strategi pembangunan ekonomi dengan melihat struktur ekonomi Aceh yang sesungguhnya (riil) agar strategi yang dipilih tidak keliru.
“Sebab sebuah perekonomian akan baik atau majujika proses alokasi sumber daya oleh pemerintah sebagai pembuat atau penentu kebijakan baik dan tepat,”tambahnya. Lebih lanjut, Rustam menambahkan, Pemerintah Aceh juga harus memberi fokus yang besar untuk pembangunan ekonomi, sehingga dapat mempercepat penyediaan lapangan kerja di daerah.
“Pemerintah provinsi Aceh kedepan harus mampu mengajak pihak investor untuk berinvestasi di Aceh dan pemerintah juga harus fokus pada pembinaan para pelaku UMKM di Aceh,”demikian kata Rustam. [T Irawan]
