Pemkab Lampung Timur studi banding ke Banda Aceh

Kunjungan delegasi Lampung Timur di ruang rapat Wali Kota Banda Aceh, Selasa (10/5). (Ist)

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Delegasi yang dipimpin Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari melakukan studi banding ke Banda Aceh. Rombongan diterima Wakil Wali Kota, Zainal Arifin didampingi Asisten Administrasi Umum, Nurdin di ruang rapat Wali Kota Banda Aceh, Selasa (10/5).

Zaiful Bokhari yang belum genap 100 hari memimpin Lampung Timur bersama Bupati Chusnunina Chalim mengungkapkan bahwa dalam rangka efektivitas dan membangun budaya kerja di Lampung Timur, pihaknya memilih belajar ke Banda Aceh yang dinilai telah berhasil menata pemerintahan dalam berbagai bidang.

“Sebenarnya kami ke Banda Aceh disarankan oleh Lembaga Adminitrasi Negara (LAN),” ungkap Zaiful.

Kata Zaiful, LAN menilai Banda Aceh sudah lebih maju dari daerah lain di Indonesia, terutama di bidang IT.  Selain itu, Zaiful juga mengaku akan belajar banyak hal dari Banda Aceh, di antaraya terkait dengan regulasi, implementasi, e-Kinerja dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Apa yang kami dapat di sini, akan kami terapkan di Lampung Timur. Saya harap SKPD-SKPD di sini tidak bosan-bosannya menjawab pertanyaan dari kami,” pinta Zaiful yang juga memboyong sejumlah Kepala SKPD ke Banda Aceh.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin menyambut baik kedatangan delegasi tersebut. Namun Keuchik Zainal, sapaan Zainal Arifin mengatakan Lampung Timur juga memiliki banyak keberhasilan di bidang-bidang lainnya.

“Masing-masing daerah pasti memiliki keberhasilan. Mungkin kami juga bisa dishare keberhasilan dari Lampung Timur,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Keuchik Zainal juga mengundang delegasi dari Lampung untuk hadir pada kegiatan Festival Kopi Internasional dan Kuliner Aceh yang diselenggarakan dalam rangka Rakernas JKPI di Blang Padang.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum berkesempatan mempresentasikan aplikasi e-Kinerja yang akan diadopsi oleh Pemkab Lampung Timur.

Kata Nurdin, aplikasi e-Kinerja diciptakan untuk mengukur kinerja PNS di Banda Aceh. Aplikasi yang mulai diterapkan tahun 2012 ini sudah diadobsi oleh sejumlah pemerintah daerah dan lembaga di Indonesia, seperti Kemendagri, Banyuwangi, Pangkal Pinang, BPKS Sabang, Pemko Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.

“Dengan aplikasi ini tidak ada lagi istilah pinter goblok pendapatan sama, karena kinerja PNS setiap harinya terekam jelas dan dinilai langsung oleh atasan,” ungkap Nurdin.

Katanya lagi, aplikasi ini juga dijadikan alat ukur untuk pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) PNS di Banda Aceh.

“PNS yang memiliki beban kerja lebih banyak maka akan mendapatkan penghasilan lebih banyak,” pungkasnya. [Fahzian Aldevan]

Related posts