Jakarta (KANALACEH.COM) – Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Dokter Marius menganggap satgas yang dibentuk mengawas kasus vaksin palsu tidak berjalan efektif.
Pasalnya dia menduga, pihak yang tahu soal peredaran vaksin masuk sebagai anggota satgas.
“Kita lihat serius atau tidak pemerintah mengenai hal ini (vaksin palsu)? Contohnya saja ketika pemerintah ngomong ‘tidak apa-apa’ lalu apanya yang tidak apa-apa? Statemen ini simpang siur,” kata Marius kepada wartawan di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/).
Sementara itu, aktivis KontraS Rivanlee menganggap, dalam kasus RS Harapan Bunda misalnya, terjadi kesimpangsiuran informasi. Tidak jelas vaksin palsu jenis apa yang diberikan ke pasien. Hal itu tak lepas karena kinerja satgas yang hanya sibuk meredam isu di masyarakat.
“Kami melihat tidak ada keterbukaan dari Kemenkes dan satgas. Kami mengambil kesemipulan, kalau ada ketakutan yang kita mulai dari ketertutupan Menkes dan satgas,” tutupnya.
Selanjutnya Rivanlee menemukan empat cara pembayaran dalam pelayanan dan pembelian vaksin palsu di RS Harapan Bunda. Semua cara transaksi vaksin itu terindikasi tidak wajar.
“Bukti pembayaran resmi di kasir, bukti pembayaran di ruang pemeriksaan dengan kwitansi tidak resmi, bukti pembayaran di ruang pemeriksaan dengan kwitansi yang diketik, kop resmi RS Harapan Bunda menggunakan materi dan ditandatangani oleh salah satu dokter dan terakhir tidak adanya bukti pembayaran yang dipegang oleh korban,” paparnya.
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda, YLBHI, KontraS dan YPPKI mendesak Menteri Kesehatan RI dan kepala BPOM untuk mengakui kelalaiannya atas beredarnya vaksin palsu yang menimbulkan banyak korban.
Selain itu, pihak terkait juga harus meminta maaf kepada publik, khususnya keluarga korban vaksin palsu. [Okezone]
