Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani menyebutkan ada pihak-pihak yang ingin mengincar hutan Aceh untuk mengeruk sumber daya alam di dalamnya demi meraup keuntungan.
Hal itu dikatakan Askhalani seusai aksi mendesak gubernur untuk melanjutkan moratorium ijin usaha pertambangan (IUP) yang akan berakhir bulan Oktober mendatang. Aksi tersebut berlangsung di depan Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh, Kamis (1/9).
Ia mengatakan bahwa ada beberapa dasar bagi pihaknya untuk pemerintah Aceh agar melanjutkan moratorium terkait pertambangan itu.
Salah satunya, katanya, Aceh memasuki tahun politik. Kemudian tahun 2017 menjadi momentum para pihak untuk mengincar hutan Aceh.
Jika kemudian moratorium tidak dilanjutkan, akan berdampak kepada sumber daya alam di Aceh. Sebab, salah satu yang menjadi nilai jual ialah begitu banyak kandidat berupaya memberikan angin segar kepada cukong untuk mendukung tidak melanjutkan ijin IUP selanjutnya.
“Kami menduga ada pihak lain yang berupaya sangat besar untuk tidak melanjutkan moratorium, karena ada kepentingan untuk tukar guling memperoleh IUP. Atas dasar itu kami mendesak Zaini Abdullah memperpanjang moratorium IUP tersebut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selama 2 tahun terakhir pengurangan IUP sangat signifikan. Apabila pemerintah Aceh berhasil menekan laju proses penghilangan hutan alam (deforestasi) ini, maka akan banyak keuntungan yang diperoleh masyarakat Aceh.
Kurangnya monitoring pemerintah terhadap tambang ilegal membuat lingkungan dan hutan Aceh mengalami kerusakan yang semakin parah. Ditambah lagi dengan bencana banjir bandang, longsor yang semakin sering terjadi akibat tambang ilegal dan pengrusakan hutan.
“Kalau gubernur masih berpihak pada masyarakat Aceh, ia harus melanjutkan moratorium tambang ini,” pungkasnya. [Randi]
