Pidie (KANALACEH.COM) – Ketua LSM Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA) Iskandar Ar Rahman menilai pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie oleh BPK belum wajar.
Iskandar meminta BPK untuk mengkaji kembali pemberian WTP tersebut, karena sampai saat ini menurutnya Pemkab Pidie tidak pernah mempublikasikan aset daerah.
“Selama berapa jumlah riil aset milik daerah dan orang-orang yang menguasainya tidak jelas,” ungkapnya.
Menurutnya, jika tidak dipublikasikan jumlah riil aset daerah ini kepada publik, tidak tertutup kemungkinan munculnya pihak-pihak lain untuk mengusai aset, baik berupa aset bergerak seperti kendaraan maupun yang tidak bergerak gedung dan tanah.
“Sudah sering kali kita suarakan ke Pak Bupati Pidie namun tidak ditanggapi dan tiba-tiba sudah dapat WTP. Ada apa ini dengan BPK dan Pemerintah Pidie,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Pidie untuk pertama kalinya meraih Opini WTP dari BPK setelah melakukan berbagai upaya dan kerja sama dengan berbagai pihak. [Rajali Samidan]
