Jakarta (KANALACEH.COM) – Peneliti senior pada Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Jusario Vermonte menyatakan begitu mudah mengawasi kerja lembaga survei politik.
Menjelang pilkada serentak dan pilpres 2019 mendatang, menurut Philips, hanya berdasarkan rilis data mentah dari sebuah lembaga survei terhadap keseluruhan responden yang dia survei.
“Cara paling gampang mengawasi lembaga survei politk, jangan hanya membiarkan lembaga survei merilis hasil surveinya,” kata Philips, dalam Dialektika Demokrasi Menguji Integritas Survei Jelang Pilkada, di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10).
Lamjutmya, sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan kewenangan untuk meminta data mentahnya yang masih dalam bentuk Microsoft Excel.
“Kalau data itu sudah diserahkan ke KPU, tayangkan saja di situs resmi KPU dan biarkan publik menguji kebenaran hasil survei yang dirilisnya,” ujarnya
Selain membuka ruang bagi publik untuk menilai, tayangan data mentah tersebut sekaligus memenuhi asas transparansi dan mengukur ketaatan lembaga survei terhadap metode yang dipakai.
Karena itu, katanya, lembaga survei politik harus masuk rezim pemilu dan terdaftar di KPU.
“Jadi, tak ada survei yang liar. Suveyor mestinya masuk dalam rezim pemenangan pilkada, terdaftar di KPU sehingga bisa diauditnya nantinya,” ujar Philips.[JPNN]
