Jakarta (KANALACEH.COM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan banyak pihak yang terlibat dalam skandal permainan kasus dugaan suap rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah.
Melihat hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai fenomena jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah sudah menjadi rahasia umum.
Fenomena ini seakan dijadikan sebagai mesin uang atau ATM bagi para pemimpin di daerah tersebut.
“Setiap pengangkatan, rotasi, selalu dijadikan ATM. Jadiin ATM sama kepala daerah,” ujar Masinton saat dihubungi, Selasa (3/1).
Menurut Masinton, rotasi jabatan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Politikus PDI Perjuangan itu menilai praktik tersebut ibarat setoran wajib dari bawahan kepada pemimpin daerahnya.
Tak hanya di Klaten, fenomena ini juga kerap terjadi di berbagai daerah yang ada di provinsi Sumatera Utara. “Di wilayah Sumut, Sumut hampir seluruh wilayah kabupaten kota itu melakukan itu. Terus di hampir seluruh daerah yg kepala daerahnya tidak punya orientasi jangka panjang. Sehingga rotasi dan mutasi jabatan itu dijadikan mesin ATM,” jelas Masinton.
Belajar dari peristiwa OTT di Kabupaten Klaten, Masinton berharap peran tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bekerja maksimal untuk menghentikan praktik haram seperti ini.
Komisi III DPR, lanjut Masinton juga mendukung upaya penegakkan hukum yamg dilakukan berbagai institusi seperti KPK, Polri maupun Kejaksaan untuk mencegah praktik-praktik pungli.
“Kami komisi III mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK untuk melakukan monitoring baik itu pencegahan maupun penindakan terhadap pungli yang selama ini berlangsung di berbagai daerah,” pungkasnya. [Okezone]
