Gappri: Sri Mulyani mulai sewenang-wenang

Tahun depan, pensiunan PNS dapat THR
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengisi kuliah umum bertemakan Peran Fiskal Dalam Membangun Perekonomian Insklusif di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis (5/1). (Kanal Aceh/Aidil Saputra).

Jakarta (KANALACEH.COM) – Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Kretek Indonesia (Gappri) menyayangkan sikap Kementerian Keuangan yang jadi menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7% menjadi 9.1%.

Bahkan Ketua Gappri Ismanu Sumiran menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sewenang-wenang atas pengambilan kebijakan tersebut. Sebab pihaknya merasa pemerintah tak pernah berpihak kepada industri rokok tanah air.

“Ini Menkeu mulai sewenang-wenang. Bayangkan, dulu awalnya kami membangun industri ini setengah mati. Para menteri pada berdiam diri. Sekarang kami sudah berdiri akan digembosi,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/1).

Menurut Ismanu para pelaku industri rokok selama ini sudah pontang-panting membangun industri rokok tanah air. Dengan bertambahnya PPN semakin membebani para pelaku industri rokok.

“Sulit loh membangun kapasitas industri kami. Pasar itu nilainya Rp350 triliun, yang disetor Rp180 triliun termasuk pajak-pajak dan cukai,” pungkasnya. [Okezone]

Related posts