Eks Tapol/Napol Mengadu ke Kemenkumham
Eks tapol/napol beraudiensi dengan perwakilan dari Kemenkumham Aceh, dihalaman kantor setempat, Kamis (30/3). (Kanal Aceh/Randi)
--Ads--

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Buntut tidak adanya penyelesaian terhadap nasib eks tahanan politik dan narapidana politik, puluhan massa datangi kantor Kemenkumham wilayah Aceh di Banda Aceh, Kamis (30/3). Mereka datang untuk mempertanyakan nasib mereka.

Massa yang berasal dari sejumlah daerah ini mengadu terkait janji yang pernah diberikan oleh Pemerintah Aceh dan juga DPRA tak juga ditepati. “Pernah dijanjikan akan memberdayakan eks tapol/napol ini, namun seiring berjalan waktu hal itu tak terealisasi,” kata Pendamping Eks Tapol/Napol, Maslina.

Maslina menyebutkan, dari data yang dimiliki oleh pihaknya, sekitar ada seribuan lebih eks tapol/napol yang sama sekali belum tersentuh bantuan. Mereka tersebar diberbagai daerah. “Paling banyak ada di daerah Aceh Selatan, Abdya dan Aceh Timur,” sebutnya.

Ads

Ia berpendapat, eks tapol/napol ini seharusnya diberdayakan dan dibina, bukan hanya memberikan bantuan berupa uang setelah itu lepas tanggung jawab. Menurutnya, selama ini hanya pemberian bantuan kepada mereka juga tidak melalui prosedur.

Sehingga, kata dia, banyak yang tidak tersaluri dan tidak tepat sasaran. Ia juga menyayangkan sikap Gubernur dan juga DPRA yang seolah menghindar dari eks tapol/napol ini ketika ingin dijumpai. “Jadi kami harus kemana lagi untuk menuntut,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Kemenkumham, Meurah Budiman mengatakan agar massa ini membuat laporan tertulis yang ditujukan ke pihaknya untuk ditindaklanjuti.

Ia juga menyarankan perwakilan untuk membuat proposal serta mencantumkan masing-masing nama eks tapol/napol yang belum mendapatkan bantuan. “Nanti kita teruskan ke Dirjen HAM, ketika sudah mendapat tanggapan kita akan perjuangkan ini,” ujarnya.

Adapun tuntutan massa ialah, menuntut Pemerintah Aceh merealisasikan hak mereka sesuai MoU Helsinki. Setelah proses reintegrasi, setiap napol/tapol dijanjikan mendapatkan bantuan rumah, lahan untuk pertanian dan perkebunan guna mendorong kehidupan yang layak.

Kata maslina, aksi ini merupakan yang terakhir dilakukan, setelah sebelumnya juga pernah melangsungkan aksi di depan gedung DPRA dengan tujuan yang sama. Ia meminta agar pusat untuk turun tangan melihat persoalan yang dialami para tapol/napol ini. [Randi]

Ads