Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Puluhan mahasiswa yang melakukan aksi di depan kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (3/4) meminta kepada Pemerintah Aceh untuk serius menangani Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang selama ini dianggap lalai.
Koordinator Aksi, Jaili Farman membacakan 8 isi tuntutan tersebut, pertama mengecam keras Gubernur Aceh mengunakan UUPA untuk kepentingan pribadi beserta kroni-kroni dalam mutasi SKPA.
Kedua, mendesak Pemerintah Aceh melaksanakan amanah Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara resmi. “Keempat, kami mendesak Pemerintah Pusat untuk menghormati keistimewaan dan kekhususan Aceh,” tulisnya.
Kelima, dia meminta semua pihak memperjuangkan UUPA secara tuntas untuk kesejahteraan masyarakat. “Keenam, mendesak Pemerintah Aceh segera menjalankan fungsi KKR di Aceh,” katanya.
Ketujuh, menjamin pendidikan dan kesehatan gratis sesuai turunan UUPA yang selama ini belum terwujud. Terakhir, mendesak pemerintah menjaga batas wilayah Aceh yang selama ini belum dilaksanakan sesuai dengan UUPA.
Jaili mengatakan, apabila tuntutan tersebut tidak dijalankan maka pihaknya akan menggelar pengadilan rakyat untuk mengambil alih pemulihan pemerintah.
Kemudian Kepala Biro Humas Pemerintahan Aceh, Mulyadi Nurdin yang menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut mengatakan akan segera melapor tuntutan itu kepada Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.
Menurutnya keinginan para mahasiswa tersebut sama halnya dengan keinginan semua pihak termasuk Gubernur Aceh. “Gubernur juga sedang perjuangkan UUPA, KEK, keinginan kita sejalan,” kata Mulyadi. [Fahzian Aldevan]
