Presiden Duterte gratiskan biaya kuliah di seluruh universitas negeri

Presiden Duterte gratiskan biaya kuliah di seluruh universitas negeri
Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte.

Manila (KANALACEH.COM) – Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte mengesahkan undang-undang (UU) yang menggratiskan biaya pendidikan tinggi di seluruh universitas negeri. Keputusan tersebut diambil meski bertentangan dengan saran dari para penasihat ekonomi kepresidenan.

“Karena banyak orang sudah menunggu-nunggu aksi presiden untuk undang-undang yang sangat penting yang sudah disahkan Kongres pada Mei lalu berjudul Akses Universal terhadap Pendidikan Tinggi Berkualitas, dengan senang hati saya umumkan presiden sudah mengesahkannya semalam,” tutur Wakil Senior Kabinet Filipina, Menardo Guevarra, dinukil dari Asian Correspondent, Jumat (4/8).

Namun, sejumlah penasihat ekonomi kepresidenan mengatakan pemerintah tidak akan mampu menutupi biaya kuliah gratis tersebut. Sebab, dana yang dibutuhkan cukup besar, yakni sekira 100 miliar Peso Filipina atau setara dengan Rp26,5 triliun.

Selain itu, biaya kuliah gratis di seluruh universitas negeri dianggap tidak akan terlalu bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu. Sebab, hanya sekira 12% mahasiswa di seluruh universitas dan akademi negeri yang datang dari keluarga kurang mampu.

“Pendidikan tersier gratis adalah pilar yang sangat kuat atau landasan kebijakan pembangunan presiden. Dia menimbang semuanya dan sampai pada kesimpulan bahwa manfaat jangka panjang yang akan diperoleh pasti akan lebih besar daripada tantangan anggaran jangka pendek,” tukas Menardo Guevarra.

Langkah sang presiden disambut baik pihak oposisi pemerintah. Anggota DPR, Tom Villarin, menyebut undang-undang tersebut sebagai kemenangan bagi pemuda dan pelajar Filipina yang terus memperjuangkan hak pendidikan gratis selama bertahun-tahun.

Istana Kepresidenan Malacanang mengatakan, penyesuaian anggaran perlu dilakukan demi mengakomodasi belanja pemerintah terkait pendidikan gratis tersebut.

Dilansir Reuters, Senator Franklin Drilon yakin bahwa biaya yang diperlukan ‘hanya’ sebesar 20-25 miliar Peso atau setara Rp5,3-6,6 triliun, jauh di bawah perkiraan para penasihat ekonomi presiden. [Okezone]

Related posts