Blangpidie (KANALACEH.COM) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 di gedung DPRK setempat, Selasa (20/3).
Menurut Bupati Abdya, Akmal Ibrahim dalam sambutannya mengatakan, rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menggambarkan proses pelaksanaan pembangunan secara utuh.
“Dan terintegrai selama kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu Bupati Akmal, juga meminta kepada seluruh tim pembahasan Raqan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten (RPJMK) Abdya untuk lima tahun mendatang tidak hanya sekedar imajinasi, akan tetapi perlu bukti nyata sesuai dengan kebutuham yang telah ditentukan.
Maka untuk itu, RPJMK ini harus sinkronisasi dengan visi-misi bupati/wakil bupati sebagai kerangka dalam menyusun pembangunan Abdya.
“Jadi pembahasannya harus serius tidak perlu imajinasi,” ujar Akmal.
Pada kesempatan itu, Akmal merasa heran dengan angka kemiskinan di Aceh saat ini. Pasalnya Aceh memiliki kekayaan yang melimpah bahkan mencapai Rp 15 trilun lebih.
“Duit habis, tapi rakyat masih saja sengsara, ada apa dengan kita? Karena kita salah target ataukah memang kita yang selalu salah fokus,” ungkapnya.
Disamping itu, Bupati Akmal juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam percepatan penyusunan RPJMK Aceh Barat Daya tahun 2017-2022 dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kami berharap semoga niat baik dan kerjasama kita dalam menyusun dokumen ini akan memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Abdya,” imbuhnya. [Jimi Pratama]
