Banda Aceh (KANALACEH.COM) – KPK melakukan penyegelan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh, kemarin Rabu karena KPK ingin menstrilkan tempat itu terkait tertangkapnya Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf oleh KPK.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menetapkan sekitar 2.872 paket proyek yang nominalnya hingga Rp 5 triliun. Sementara saat ini ruangan yang mengelola paket-paket itu telah di segel oleh KPK.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, terkait disegelnya ULP Pemerintah Aceh, pihaknya tetap menjalankan proses tender yang dananya sudah dikucurkan. Sementara yang belum, pihaknya masih menunggu berakhirnya proses pemeriksaan di ULP pemerintah Aceh.
“Yang dilakukan KPK itukan sesuai dengan peraturan, kita harus taat. Kita harus terima, saya sedang mencari jalan lain agar tekhnis biro pengadaan barang jasa harus dihentikan karena pemeriksaan kpk, dan hal-hal lain tetap jalan terus tidak semua terhenti,” katanya usai menghadiri rapat di kantor Gubernur Aceh, Kamis (5/7).
“Tetap jalan, itu seperti proyek yang serapan anggaran apakah itu (Penunjukan Langsung) PL atau hal lainnya,” tambah Nova.
Ia berharap semua paket proyek itu akan selesai sampai batas yang telah ditentukan. Meskipun, ia tak menampik akan ada keterlambatan, tapi tidak terlalu jauh dari schedule.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh yang disegel KPK, kata Nova, hanya diminta KPK untuk disterilkan selama dua hari. “Kami dapat informasi itu (ULP) di sterilkan selama dua hari,” katanya. [Randi]
