Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Nama Steffy Burase menjadi hangat ketika sosok wanita berparas ayu ini dikaitkan dengan kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh (DOKA) 2018, yang menjerat Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf dan tiga orang lainnya menjadi tersangka.
Ia dijadikan saksi oleh KPK pada Jumat 6 Juli 2018 lalu. Dan dijadwalkan akan diperiksa KPK pada pekan depan. Steffy merupakan staf ahli pada event Aceh Internasional Marathon 2018. Dimana anggaran pada event itu senilai Rp 500 juta dipersoalkan oleh KPK, karena kuat dugaan merupakan hasil suap dari DOKA 2018 untuk membiayai medali dan pakaian atlit.
Bukan hanya Steffy, tiga orang lainnya yaitu, Nizarli Kepala Dinas ULP Aceh, Rizal Aswandi dan Teuku Fadhilatul Amri juga dicegah untuk tidak ke Luar Negeri selama enam bulan. “Untuk sebagai saksi yang dicegah ke Luar Negeri diperiksa pada minggu depan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (11/7).
Baca: Mengenal Steffy Burase yang dicekal KPK ke Luar Negeri
Steffy Burase akan diperiksa terkait aliran dana yang perlu diklarifikasi dan pertemuan-pertemuan dengan tersangka yang relevan dengan perkara suap DOKA 2018 ini.
Sosok Steffy juga menjadi kontroversial di Aceh, dirinya dikabarkan telah menjalin hubungan asmara dengan Irwandi Yusuf. Setelah Anggota DPR Aceh mempertanyakan hubungan keduanya pada dalam sidang hak interplasi beberapa hari lalu sebelum Irwandi ditangkap KPK.
Baca: KPK akan periksa 15 saksi soal dugaan suap dana otsus
Pasca penangkapan Irwandi Yusuf oleh KPK, ia juga aktif mendoakan melalui akun isntagram miliknya , agar Irwandi terbebas dari tuduhan KPK.
Selain dirinya, KPK juga sudah melayangkan surat panggilan pada 15 orang saksi. “KPK telah mengirimkan surat panggilan pada sekitar 15 orang saksi dari unsur pemerintahan dan swasta di Banda Aceh dan Bener Meriah. Jadwal pemeriksaan akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Febri.
Pihaknya berharap, para saksi dapat hadir di pemeriksaan tersebut. Karena keterangan saksi akan membuka tabir yang selama ini mungkin belum diketahui terkait dengan adanya dugaan korupsi dalam alokasi dana otonomi khusus Aceh ini. [Randi]
