Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kehadiran transpuan (waria) dalam dinamika Pilpres 2019 seolah terlupakan sebagai potensi pemilih. Padahal, berdasarkan perhitungan yang dimiliki Forum Komunikasi Waria se-Indonesia (FKWI), jumlahnya mencapai 5 juta orang.
“Belum ada paslon (pasangan calon) yang serius menemui kami, kalau anak buahnya ada beberapa, tapi saya tidak akan ambil sikap. Silahkan teman-teman waria memilih sesuai hati nurani,” kata Mami Yuli Ketua FKWI seperti dilansir laman IDNtimes, Selasa (19/3).
Terkait jumlahnya yang begitu besar, pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menyebut partisipasi mereka bisa mengubah gelora pesta demokrasi. Pasalnya, 5 juta pemilih setara dengan 3 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT), sekitar 192 juta.
“Jumlahnya sangat signifikan ya, apalagi dalam konteks demokrasi yang one man one vote. Saya yakin hanya momentumnya saja belum ketemu untuk paslon mendekati mereka. Pasti suara 5 juta itu menjadi rebutan,” ujarnya.
Menurut Ujang, bukan perkara mudah bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf atau Prabowo-Sandi untuk mendapat suara mereka. Pasalnya, bila kedua kubu sudah memiliki basis suaranya masing-masing. Terlebih, mereka tengah berebut gelar sebagai tokoh bangsa yang paling Islami.
“Itu memang persoalannya. Masyarakat kita masih diskriminatif terhadap waria. Ini yang menjadi keengganan kedua kubu untuk mencari dukungan mereka. Bila kondisi demokrasi kita sudah membaik, tidak menutup kemungkinan suara mereka akan diperebutkan secara terbuka,” lanjutnya.
Sejauh ini, Ujang melihat kebijakan pemerintah belum protranspuan. Salah satu tantangannya adalah suara mayoritas, umat Islam, yang menolak kehadiran LGBTQ. Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, mereka harus memiliki strategi agar aspirasinya didengar.
“Untuk menghindari itu, saya rasa kelompok waria harus memiliki bargaining yang tinggi. Jadi mereka membangun kekuatan politik, jaringan yang bisa diperhitungkan,” tambahnya.
“Bisa saja kekecewaan karena hal itu membuat mereka lari ke 02 yang memang selama ini menawarkan janji-janji baru,” sambung dia.
Karena situasinya yang dilematis, alumni Universitas Indonesia ini menyebut kesepakatan politik sangat mungkin terjadi di belakang layar. Artinya, para paslon tidak akan mendeklarasikannya.
“Sifatnya bisa umpet-umpetan, main di belakang, itu sesuatu yang wajar. Bisa saja ada tanda tangan antara capres dengan waria, karena itu sah. Karena politik itu soal kepentingan, kalau kepentingan keduanya sama, saya rasa jalur non-publikasi akan ditempuh.” tutup dia. []
