Begini Persentase Penduduk Miskin Aceh Saat Konflik Hingga 2019

(foto: Okezone)
--Ads--
loading...

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Usia perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia memasuki usia 14 Tahun. Selama itu juga, pertumbuhan ekonomi Aceh pasca konflik yang berkepanjangan hingga saat ini mulai membaik.

Data yang dihimpun dari laman BPS Aceh, persentase jumlah penduduk miskin mulai tahun 2001-2005 meningkat drastis dan mencapai 29,83 persen.

Tahun 2001, persentase penduduk miskin Aceh ialah 19,20 persen. Jumlah itu meningkat drastis pada tahun 2002 mencapai 29,83 persen dan 2003 dengan jumlah 29,76 persen.

Ads

Kemudian di tahun 2004 persentase penduduk miskin Aceh menurun, yaitu 28,37 persen. Dan di tahun 2005 mencapai 28,69 persen. Di tahun 2006 terjadi gempa yang disusul dengan tsunami, yang mengakibatkan ekonomi Aceh lumpuh total.

Pada tahun 2007 hingga 2014 persentase penduduk miskin Aceh mulai membaik. Pembangunan infrastruktur dan sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pasca konflik dan tsunami terus ditingkatkan.

Di tahun 2015, persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 17,08 persen. Kemudian di 2016, 16,73 persen, 2017 sebanyak 16,89 persen.

Penurunan terjadi pada tahun 2018, persentase penduduk miskin Aceh jauh berkurang yaitu 15,97. Dan terakhir pada Maret 2019, penduduk miskin Aceh mencapai 15,32 persen.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, pertumbuhan ekonomi Aceh sejak masa konflik hingga saat ini sudah lumayan baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu terus di dorong untuk menekan angka kemiskinan di Aceh.

“Yang pasti kita dari posisi minus tak mungkin jadi plus, kalau melihat ini, sudah lumayan, kita tidak boleh berpuas diri, karena dengan provinsi lain kita masih tertinggal,”

“Tapi kalau lihat spekrumnya kita dari minus bergerak trus ke plus. Tapi pembandingnya dengan provinsi lain, dengan Bengkulu kita kalah, tapi Inflasi kita bagus. Kita bagus mengendalikan inflasi,” kata Nova Iriansyah usai mengahdairi hari damai Aceh, di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin, Kamis (15/8).

Ia menegaskan, pengendalian ekonomi jangan hanya di berbagai wilayah saja. Harus ada pemerataan, agar pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bisa berjalan, sehingga bisa menekan angka kemiskinan.

“Bagi saya pengendalian ekonomi itu jangan semu. Jangan hanya ada tambang, kebun sawit. Selain pertumbuhan ekonomi pemerataannya juga penting, jangan hanya ada kebun sawit, CPO, batu bara, kita bisa tumbuh baik, tapi yang baik itu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan itu yang bagus,” ujarnya. [Randi]