Pantau Seleksi CPNS 2019, Ombudsman Bentuk Tim Pengawas

Foto: VIVA
--Ads--
loading...

Jakarta (KANALACEH.COM) – Lembaga Ombudsman membentuk tim pengawas dalam rangka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS)tahun 2019. Tugasnya, melakukan pengawasan terhadap proses seleksi, sekaligus menerima laporan masyarakat yang berada di tingkat pusat maupun di wilayah.

Anggota Ombudsman RI, Laode Ida, mengatakan kunci keberadaan pengawas untuk menerima laporan yang berkaitan proses seleksi CPNS. Ia meminta, setiap instansi yang membuka lowongan sungguh-sungguh menjalankan fungsi ‘help desk’ bagi setiap pelaporan, bukan sekadar formalitas.

“Dipastikan terlebih dulu kesiapan help desk setiap instansi yang membuka formasi. Jika diketahui bahwa help desk tidak siap maka batalkan saja formasinya,” kata Laode, usai menggelar pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di kantornya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).

Menurut Laode, tim pengawas ini selalu dibentuk oleh lembaganya setiap ada penerimaan CPNS. Beberapa permasalahan yang ditemukan saat penerimaan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari persyaratan yang membingungkan, persyaratan akreditasi hingga permasalahan pengiriman berkas ke instansi penyelenggara.

Ads

“Juga ada pelamar tidak dapat mencetak kartu ujian dan ketidaksesuaian antara NIK dan KK peserta CPNS,” ujar Laode.

Laode berharap, pada penerimaan tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyosialisasikan sejumlah aturan, baik lama dan baru kepada masyarakat.

Seperti, pada tahun ini, pemerintah mengakomodir peserta CPNS tahun lalu yang memenuhi passing grade, namun tidak dinyatakan lulus pada tahap akhir.

Diketahui, alokasi formasi CPNS tahun 2019, pemerintah membuka lowongan di 68 kementerian/lembaga dan 461 pemerintah setingkat provinsi, kabupaten dan kota.

“Kami meminta agar Menpan RB dan BKN memastikan kesiapan sistem termasuk sosialisasi ketentuan terkait kepada masyarakat secara masif. Jangan sampai justru membingungkan masyarakat,” kata Laode. [VIVA]

 

View this post on Instagram

 

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Direktur Yayasan Jalin Perdamaian, Yudi Zulfahri menyebut, hingga saat ini, Aceh jadi daerah yang masih dilirik oleh kelompok radikal di Indonesia. Sebab, secara geografis hingga pasokan senjata dengan mudah didapatkan. Ada beberapa pertimbangan, karena di daerah lain di Indonesia sudah kesulitan mulai dari ruang geraknya yang semakin sempit, logistik dan persenjataan juga susah didapatkan. Sehingga, Aceh menjadi daerah paling ‘empuk’ untuk dijadikan lahan para kelompok radikal. Apalagi, Aceh menerapkan syariat islam, sehingga kelompok ini menggunakan isu ini untuk propaganda politik. Ads “Di Aceh semua masih tersedia, geografisnya bagus, pasokan senjata juga mudah. Masyarakatnya juga sudah siap dengan perang. Terus apa yang paling penting? isu syariat Islam, sehingga untuk propaganda politiknya lebih mudah. Maka Aceh masih didatangi sampai sekarang,” kata Yudi saat menjadi pemateri dalam sebuah diskusi di SKB Lampineung, Banda Aceh, Rabu (6/11). Selengkapnya klik link di www.kanalaceh.com atau klik story’ #aceh #acehbarat #acehtimur #acehtengah #acehbesar #acehsingkil #acehtamiang #acehselatan #abdya #teroris #serangan #bandaaceh #yayasanjalinperdamaian #radikal #propaganda #syariahislam#isu #politik

A post shared by Kanal Aceh (@kanalacehcom) on

Ads