(KANALACEH.COM) – Global System for Mobile Communications Association (GSMA) menyebut pengembangan ekosistem 5G di Indonesia cukup tertinggal dibanding negara tetangga. Lalu siapa yang harus menjadi pendorong pengembangan ekosistem tersebut, pemerintah atau industri?
Menurut Head of APAC GSMA, Julian Gorman, pengembangan ekosistem 5G bukan tugas satu orang saja, tapi semua pemangku kepentingan yang terkait.
“Penting untuk menyatukan semua pemangku kepentingan untuk bekerjasama. Semuanya mulai dari pembuat kebijakan, bisnis dan pemain ekosistem digital untuk bekerjasama,” kata Gorman saat ditemui di The Westin, Jakarta, Kamis (19/12).
Gorman menekankan bahwa pemerintah memiliki peran paling besar dalam memastikan adanya pondasi untuk pengembangan 5G. Operator telekomunikasi pun harus memiliki modal investasi dan kesiapan teknologi, terutama jika nanti spektrum untuk 5G sudah tersedia.
Untuk proses pengembangan ekosistem 5G di Indonesia, Gorman pun mencontohkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam mengembangkan ekosistem 5G.
Ia mengatakan pemerintah Negeri Jiran meluncurkan satuan tugas khusus yang diisi oleh pemerintah, industri dan anggota ekosistem digital lainnya untuk bekerjasama mengembangkan 5G.
“Sebagai contoh apa yang pernah Malaysia lakukan, mereka baru saja meluncurkan lima area di Malaysia yang fokus kepada use cases 5G yang berbeda-beda. Jadi pemerintah menyediakan insentif dan dukungan untuk industri untuk meluncurkan use cases 5G yang spesifik,” jelas Gorman.
“Itu contoh yang kita sarankan kepada pemerintah Indonesia, untuk membentuk satuan tugas untuk menyatukan semua pemangku kepentingan,” ujarnya. [Detik]
