Jakarta (KANALACEH.COM) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait imbauan Wali Kota Sabang, Provinsi Aceh, Nazaruddin soal larangan merayakan malam pergantian tahun, dengan cara hura-hura, meniup terompet hingga menyalakan kembang api atau mercon. Seruan bersama ini dikeluarkan agar masyarakat tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat Islam di Sabang.
“Sebenarnya enggak masalah ini pergantian tahun masehi. Enggak apa-apa diperingati. Ini kan agenda internasional yang sudah diakui secara internasional, kalau nanti ada perayaan pergantian tahun agama Islam kita rayakan juga,” kata Tito seperti dilansir laman VIVAnews, Rabu (25/12).
Baca: Pemko Sabang Imbau Wisatawan Tak Rayakan Tahun Baru
Menurut dia, karena menjadi agenda internasional, perayaan tahun baru menjadi salah satu patokan penghitungan tanggal dan hari dalam kalender masehi. Mantan Kapolri ini menegaskan, mayoritas warga negara Indonesia ini beragama Islam, namun negara Indonesia ini plural. Landasan negara adalah Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kalau kita cinta Indonesia. Kita harus paham sifatnya yang plural, berbeda suku dan agama. Harus menghargai saudara kita berbeda suku dan agama dan ras. Silakan untuk dilaksanakan kegiatan masing-masing tahun baru masehi ini, saya kira tidak ada masalah. Ketika ada tahun baru Islam dirayakan juga why not,” ujarnya.
Bagi Tito, perayaan tahun baru masehi, tahun baru Islam dan hari besar apa pun di Indonesia sebagai salah satu bentuk dan bukti dari pluralisme di Indonesia. “Itulah letaknya toleransi kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Sabang Nazaruddin mengatakan, imbauan itu ditujukan bukan hanya kepada warga Sabang, melainkan juga wisatawan yang ingin menghabiskan malam tahun baru di Pulau Weh.
“Ini merupakan salah satu keseriusan Pemko Sabang dalam menjalankan syariat Islam. Kita mengimbau agar warga tidak merayakan tahun baru karena tidak sesuai adat dan istiadat,” kata Nazaruddin dalam keterangannya, Sabtu, 21 Desember 2019.
Ia meminta agar setiap wisatawan dapat mematuhi peraturan daerah setempat dan tidak melanggar norma dan budaya Sabang. []
