Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ombudsman RI Perwakilan Aceh menemukan banyaknya persoalan yang menyelimuti proses penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Aceh.
Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin menyampaikan, berdasarkan penelusuran pihaknya, banyak bansos maupun BLT yang terlambat dalam penyalurannya. Kemudian minim informasi terhadap penerima bantuan hingga tidak tepat sasaran.
“Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan untuk penyaluran BLT dan Bansos. Diantaranya yaitu proses penyaluran masih terlambat, minimnya informasi terhadap penerima bantuan, penerima bantuan tidak tepat sasaran, timbulnya potensi konflik di desa,” kata Taqwaddin dalam keterangannya, Rabu (20/5).
Untuk itu ia berharap agar persoalan itu tidak berlarut, dan pemerintah selaku penyalur bantuan melakukan upaya verifikasi data faktual. Kemudian umumkan data penerima bantuan tersebut.
“Ini tujuannya untuk mempercepat proses panyaluran dan meminimalisir terjadinya konflik di gampong,” kata Taqwaddin.
Ketua Komisi V DPRA, Falevi Kirani, juga menyayangkan, karena fakta di lapangan masih banyak terjadi permasalahan yang kemudian berakhir konflik antar warga gara-gara Bansos dan BLT yang tidak tepat sasaran.
“Kalau kita cermati berdasarkan aturan prosesnya sudah sangat bagus, didata oleh relawan desa, kemudian dibahas dalam Musdessus. Tapi kenyataannya gelombang protes timbul dimana-mana, berarti ini ada sesuatu yang salah,” kata Fahlevi.
Sekretaris Dinsos Aceh, Devi Riansyah megatakan, pihaknya hanya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk penyaluran Bansos, dan saat ini sudah hampir rampung penyaluran ke Kabupaten/Kota di Aceh. “Data penerima bantuan antara Dinsos dan DPMG sama, dan kami saling cross check”
“Namun yang menjadi kendala di lapangan untuk penerima bantuan yaitu terkait Orang Miskin Baru atau (OMB), karena penafsiran di lapangan persepsinya berbeda-beda” kata Devi. [Randi/rel]
