Sabang (KANALACEH.COM) – Anggota DPR Aceh yang juga termasuk dalam tim pansus tata niaga komoditas Aceh (TNKA), Sulaiman menyebut, bahwa BPKS masih berjalan sendiri dalam menjalankan fungsinya mengelola pelabuhan bebas Sabang.
Untuk itu ia juga melontarkan kritik terhadap jajaran di BPKS yang selama ini dinilai tidak menjalin koordinsi dengan pihak lain, termasuk DPRA dalam hal pengelolaan pelabuhan.
“Pelabuhan Bebas Sabang itu tidak ada manfaatnya untuk Aceh, ada tapi terkesan tidak ada. Mereka (BPKS) berjalan sendiri sesuka mereka. Itu yang saya lihat,” kata Sulaiman, Rabu (10/8).
DPRA, kata Sulaiman, telah beberapa kali ingin bertemu dengan kepala BPKS, namun pihak BPKS kerap mengatakan tidak memiliki waktu untuk bertemu.
“Padahal sangat penting pertemuan beliau (kepala BPKS) dengan kami (DPRA). Seharusnya dibahas bersama di mana masalahnya (Pelabuhan Bebas Sabang), mari kita cari solusi atau dobrak secara bersama-sama,” ucapnya.
Secara undang-undang, hanya Aceh yang diberi kewenangan memiliki undang-undang khusus yakni UUPA yang tidak dimiliki daerah manapun di Indonesia, termasuk Papua.
“Tapi kenapa Aceh hari ini seperti ini? itu karena kita tidak kompak. Kita hanya bisa menyalahkan orang lain. Kita masih membeda-bedakan suku bangsa yang ada di sini. Padahal semua yang ada atau tinggal di Aceh seharusnya bersama-sama untuk membangun Aceh,” ucapnya.
