Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Untuk mencegah anak lahir dengan kondisi stunting dan mengalami kekerdilan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh, Sahidal Kastri menyarankan agar warga mengatur jarak kelahiran.
Untuk itu, pihaknya sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga ditingkat gampong (desa).
“Kelahiran yang rapat bisa menyebabkan bayi dilahirkan stunting. Karena itu, kami mengimbau masyarakat mengatur jarak kelahiran anak,” kata Sahidal saat jumpa pers terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Aceh, di aula kantor BKKBN Aceh, Senin (3/10).
Baca: Roadshow ke Aceh, BKKBN dan Dharma Pertiwi TNI Beri Motivasi Warga untuk Penurunan Stunting
Dalam jumpa pers itu, turut dihadiri Sekban, Husni Thamrin, Koordinator Bidang KB-KR, Muhammad Razali, Koordinator Bidang ADPIN, Drs. Saflawi TR, Koordinator Bidang Latbang, Irma Dimyati, dan Koordinator Program Manager Satgas PPS Aceh, Saifuddin.
Apalagi saat ini, lanjut Sahidal BKKBN dan pemerintah memfokuskan penanganan stunting guna mewujudkan generasi emas pada 2045.
Baca: Selain Stunting, BKKBN Sebut Mental Emotional Disorder Ancaman Serius Generasi Muda
Hal itu tidak terlepas dari angka stunting di Provinsi Aceh yang masih terbilang tinggi, mencapai 33,2 persen. Namun, dengan upaya semua stakeholder, pihaknya yakin angka tersebut turun menjadi 14 persen pada 2024.
“Penanganan ini tidak hanya BKKBN, tetapi juga melibatkan semua instansi, dan ini tentu menjadi kekuatan bersama menurunkan angka stunting di Aceh,” kata Sahidal Kastri.
Baca: BKKBN Kerahkan 200 Ribu Tim Pendamping Keluarga untuk Tekan Angka Stunting
BKKBN Aceh juga telah melatih 7.470 orang sebagai tim pendamping keluarga untuk memberi informasi segala hal tentang stunting. Agar masyarakat bisa belajar dan memahami pentingnya untuk mengantisipasi anak mengalami stunting.
Sementara itu, Sekban BKKBN, Husni Thamrin menyampaikan pihaknya terus mengampanyekan penanganan stunting. Selain menjaga jarak kelahiran, juga memberi pemahaman reproduksi kepada calon suami istri.
Katanya, stunting adalah permasalah gizi yang kronis. Ikhtiar BKKBN Aceh mulai dari dulu sudah menyiapkan berbagai strategi seperti bayi yang ada di desa dibawa ke Posyandu, sehingga pihaknya dapat mengetahui kesehatan bayi tersebut, baik itu terkait asi eklusif maupun asupan gizi yang baik.
“Pemahaman reproduksi ini agar kelahiran bayi yang dilahirkan tidak mengalami stunting dan mengalami kekurangan nutrisi,” katanya.
Selain reproduksi, penanganan stunting juga dilakukan dengan memantau perkembangan bayi usia nol hingga 23 bulan dengan mengaktifkan peran posyandu di desa-desa.
“Termasuk perekaman kondisi bayi, baik pertumbuhan tinggi badan maupun berat badan. Jika pertumbuhan badan kurang, maka akan dilakukan intervensi dengan memberikan asupan gizi dan lainnya,” kata Husni Thamrin.
Di samping itu, penanganan stunting juga dilakukan dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Termasuk akses sumber air bersih yang memadai bagi keluarga yang memiliki bayi usia nol hingga 23 bulan.
“Persoalan stunting bukan hanya soal reproduksi dan asupan gizi bagi anak, tetapi juga lingkungan sekitar, termasuk akses bersih. Karena itu, sinergitas lintas sektoral dibutuhkan menangani stunting,” ucapnya.
