Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyentil soal manajemen anggaran Pemerintah Aceh yang hanya bergantung pada transfer dari pusat dan minim pendapatan daerah tanpa adanya terobosan yang kreatif.
Bahkan sebagian anggaran itu dihabiskan hanya untuk belanja biaya pegawai hingga barang dan jasa. Kemudian untuk rakyat hanya mendapat porsi 20-25 persen, belum lagi ada potongan dan sebagainya.
Problem tersebut yang membuat Aceh masih bertenggar di posisi 10 provinsi termiskin di Indonesia, padahal anggaran transfer dari pusat untuk Aceh masuk lima besar dari provinsi lain.
“Dari proporsi anggarannya hampir sebagian besar tergantung dari transfer pusat, PAD kecil. Artinya apa? belum kreatif, belum ada terobosan kreatif,”
“Kedua komposisi anggarannya hanya belanja untuk pegawai dan barang dan jasa, untuk rakyat 25 persen belanja modal, kalau itu turun semua, kalau ada potongan lagi, waduh ini harus ada perbaikan manajemen,” kata Tito usai menghadiri rakor pimpinan daerah di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (22/12).
Menurutnya, saat inilah momentum yang tepat bagi Pj kepala daerah di Aceh untuk memperbaiki semua menajemen anggarannya. Sebab, Pj tidak ada hambatan politik karena bukan dari partai politik dia juga harus bersikap netral.
Kemudian Pj harus bisa menjadi wasit dalam pertempuran politik yang akan terjadi jelang pemilu 2024. “Pj gak perlu biaya politik, gak kampanye dan segala macam. di Kemendagri saya akan keraskan bagi anak buah saya yang ada minta-minta,” sebutnya.
Untuk itu, ia berharap Pj kepala daerah di Aceh bisa menemukan formulasi agar manajemen anggarannya bisa baik dan mengembangkan potensi yang bisa mendatangkan PAD.
“Inilah kesempatan emas kita merubah manajemen ini, berpikir untuk sebagian besar anggaran itu untuk rakyat dan bisa mengembangkan potensi yang bisa mendatangkan PAD. Itu kuncinya di situ, agar Aceh bisa maju,” ucapnya.
