Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menurunkan sebanyak 178 orang petugas untuk mengawasi proses perhitungan ulang surat suara (PUSS) di Kabupaten Aceh dan Pidie Jaya.
“Kami sudah menentukan 178 orang untuk mengawasi PUSS itu, mereka disebarkan ke 89 panel di dua kabupaten tersebut,” kata Ketua Panwaslih Aceh, Agus Syahputra seperti dilansir laman Antara, Kamis (4/7).
Rinciannya, di Aceh Timur sebanyak 539 TPS di 185 desa dan 11 kecamatan, terbagi dalam 67 panel. Kemudian, Pidie Jaya 231 TPS tersebar di 103 desa dalam tiga kecamatan, dibagi ke 22 Panel.
Karena itu, Panwaslih Aceh menurunkan sebanyak 178 tim pengawas, dan menempatkan sebanyak dua petugas di masing-masing panel.
“Artinya, pengawas kita tersebar di Aceh Timur sebanyak 134 orang untuk 67 panel, dan 44 orang di Pidie Jaya untuk mengawasi 22 panel,” ujarnya.
Agus menyampaikan, selain menyiapkan petugas, Panwaslih Aceh juga melakukan beberapa langkah pengawasan lainnya yakni membangun koordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan PUSS di Aceh ini.
Kemudian, melakukan upaya pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dengan memberikan surat imbauan kepada KIP Aceh dengan Nomor 112/PM.00.01/K.AC/06/2024 dan Nomor 113/PM.00.01/K.AC/06/2024.
Disamping itu, Panwaslih Aceh juga telah melakukan serangkaian kegiatan guna mendukung kerja-kerja tim fasilitasi PUSS. Mulai dari koordinasi langsung dengan Panwaslih Pidie Jaya dan Aceh Timur.
“Koordinasi ini sebagai upaya untuk melakukan pemetaan awal terhadap kebutuhan sumber daya manusia, pemetaan kerawanan pada proses persiapan dan pelaksanaan, baik pada saat penghitungan maupun rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten,” katanya.
Tak hanya itu, lanjut Agus, Panwaslih juga telah melakukan rapat bersama dengan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Aceh tentang kerawanan pelanggaran pidana dalam pelaksanaan PUSS nantinya.
Jika ada potensi pidana Pemilu yang muncul dalam proses penghitungan dan rekapitulasi, Tim Sentra Gakkumdu akan mendampingi proses penyelesaiannya.
“Ini semua untuk mempermudah proses penegakan hukum Pemilu atas pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menjadi pidana Pemilu di dua kabupaten tersebut,” kata Agus. (antara)
