Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Saaduddin Djamal menyebutkan ada oknum-oknum yang memanfaatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP kuliah untuk mencari keuntungan, padahal oknum tersebut bukan bagian dari Rumah Aspirasi Illiza.
Oknum tersebut, kata Illiza menggunakan modus agar bisa mendapatkan program PIP kepada masyarakat dengan cara terlebih dahulu menyetor uang senilai Rp 2 juta. Padahal program tersebut gratis alias tanpa bayar.
“Sudah 3 orang kita temukan, oknum itu WhatsApp (warga) dan diminta per KK Rp 2 juta itu lokasinya di Banda Aceh,” kata Illiza kepada wartawan, Kamis (1/8).
Illiza memastikan oknum tersebut tidak masuk dalam tim Rumah Aspirasi Illiza. Apalagi program PIP dan KIP kuliah tidak dipungut biaya sepersenpun karena itu bantuan langsung dari pemerintah.
“Tidak ada pungutan 1 rupiah pun terkait PIP dan KIP Kuliah selama program ini berlangsung. Yang pasti oknum itu bukan dari rumah aspirasi Illiza,” katanya.
Sejauh ini sudah ada ratusan ribu penerima manfaat PIP dan KIP Kuliah yang sudah disalurkan pemerintah lewat anggota DPR RI Illiza Saaduddin Djamal di Aceh. Data penerima itu juga dinilai sudah tepat diberikan ke keluarga kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan.
Untuk tahun ini, pihaknya akan mengurus siswa yang membutuhkan program tersebut agar bisa masuk ke dalam data dapodik. Ia menargetkan pertengahan Agustus 2024 sudah selesai dan para penerima akan mendapat SK.
Sementara untuk pencairan akan bertahap diberikan hingga akhir tahun ini. Pastinya, kata Illiza yang sudah mendapat SK program itu akan dicairkan.
“Pertengahan Agustus ini akan kita selesaikan (data penerima). Untuk pencairan PIP, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah dicairkan oleh Kemendikbud Ristek,” ucapnya.
Selain itu, Illiza juga membantah bahwa bantuan PIP dan KIP Kuliah tersebut milik personal dirinya, namun ia menyebutkan bahwa itu bantuan pemerintah yang disalurkan lewat Anggota DPR agar bisa sampai ke masyarakat.
“Saya tidak pernah klaim itu punya saya. Tapi saya menyalurkan program pemerintah agar bisa sampai ke masyarakat. Jadi yang namanya punya pemerintah itu tidak ada yang namanya punya personal,” tegasnya.
