Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Aceh semakin serius dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif (Ekraf) sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, pemerintah terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menyusun langkah strategis yang tepat, sesuai dengan arahan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) RI, Teuku Riefky Harsya.
Kepala Disbudpar Aceh, Almuniza Kamal, menjelaskan bahwa sektor ekonomi kreatif di Aceh memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan global dan menurunnya pendapatan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Untuk itu, Pemerintah Aceh terus mendorong penguatan sektor ini dengan menggali aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk pelaku ekonomi kreatif, praktisi, akademisi, dan pengambil kebijakan.
“Sejalan dengan arahan Menekraf, kami sangat mendukung pembentukan dinas yang khusus menangani sektor ekonomi kreatif di Aceh. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri sangat penting untuk memajukan subsektor ekonomi kreatif yang ada,” ujar Almuniza dalam sebuah pertemuan diskusi di Ruang Rapat Disbudpar Aceh, Senin (25/11).
Sebagai langkah awal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menggelar diskusi untuk menghimpun pandangan dan rekomendasi terkait pembentukan Komite Ekraf Aceh.
Diskusi ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan Disbudpar Aceh, Ismail, yang mewakili Kadisbudpar Aceh. Selain itu, turut hadir berbagai pihak dari latar belakang yang beragam, seperti praktisi ekonomi kreatif, akademisi, serta pengambil kebijakan.
Almuniza menegaskan bahwa pembentukan Komite Ekraf Aceh bertujuan untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan sektor ini.
“Kami berharap diskusi ini bisa menghasilkan langkah-langkah strategis, baik dari segi regulasi maupun kelembagaan, yang akan mempercepat pengembangan sektor Ekraf di Aceh,” ujarnya.
Menurut Almuniza, sektor ekonomi kreatif memiliki 17 subsektor dengan subsektor unggulan yang meliputi kuliner, fashion, dan kriya. Sementara itu, subsektor prioritas yang mendapat perhatian lebih adalah aplikasi, musik, permainan dan film, serta animasi dan video.
Untuk memajukan subsektor-sektor ini, Almuniza menekankan perlunya kolaborasi pentahelix, yaitu kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
“Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak menjadi kunci utama dalam memajukan sektor ekonomi kreatif. Dukungan pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal akan menjadi modal besar dalam pengembangan ekonomi kreatif di Aceh,” kata Almuniza.
Lebih lanjut, Almuniza mengungkapkan bahwa Disbudpar Aceh akan membentuk tim kecil untuk menelaah hasil diskusi ini dan menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Aceh.
“Kami berharap, rekomendasi ini bisa menjadi langkah konkret untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Aceh,” tambahnya.
