Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) gelar rapat kerja (raker) perdana dengan mitra kerjanya Dinas Pendidikan Aceh, di ruang rapat Komisi VI, DPRA, Senin (16/12/2024). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VI, Nazaruddin, (Tgk Agam).
Agenda rapat membahas sejumlah isu penting terkait dengan mutu Pendidikan dan sarana prasarana pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pendidikan Aceh memaparkan secara rinci realisasi anggaran tahun 2024, capaian tahun sebelumnya, dan rencana kerja tahun mendatang, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2025.
Kadisdik Aceh, Marthunis menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan diambil pada tahun 2025, termasuk peningkatan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan. Ia juga memaparkan rencana perbaikan infrastruktur di beberapa daerah yang selama ini dianggap tertinggal.
Dalam rapat ini, berbagai isu strategis menjadi sorotan pihak dewan, terutama terkait mutu pendidikan dan minimnya sarana prasarana di Aceh.
Ketua Komisi VI, Nazaruddin, menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pendidikan untuk mendukung kualitas belajar-mengajar di Aceh yang dikenal sebagai daerah Serambi Mekkah.
Sementara Wakil Ketua Komisi VI, Ihya Ulumuddin, menyoroti tingginya angka anak-anak rentan putus sekolah.
“Data anak-anak yang rentan putus sekolah perlu diperjelas agar dapat ditangani dengan program yang lebih terarah. Jika tidak, masalah ini akan berdampak pada masa depan generasi Aceh,” ujar Ihya.
Anggota Komisi VI, H. Syahrul Nurfa, mempertanyakan permasalahan yang kerap dihadapi, termasuk keterlambatan penyaluran beasiswa anak yatim.
“Persoalan beasiswa ini harus menjadi perhatian serius agar tidak menjadi kendala bagi anak-anak yatim untuk melanjutkan pendidikan,” tegasnya.
Dalam ini juga, M Hatta Bulkaini mengangkat azas kesetaraan pembangunan sehingga seluruh kabupaten/kota bisa merasakan manfaat dari pembangunan itu sendiri.
Komisi VI juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, serta perlunya kolaborasi antara DPRA dan Dinas Pendidikan untuk memastikan seluruh program berjalan efektif.
Rapat kerja perdana ini diharapkan menjadi langkah awal yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Komisi VI dan Dinas Pendidikan Aceh sepakat untuk terus menjalin komunikasi intensif guna menjawab berbagai tantangan di sektor pendidikan.
