(KANALACEH.COM) – Pemerintah Aceh mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode e-purchasing.
Hal ini dikatakan Asisten II Kepala Biro Administrasi Pembangunan Robby Irza dalam kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 003.1/8390 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Melalui e-Purchasing di Lingkungan Pemerintah Aceh, yang digelar pada Kamis, 17 Juli 2025.
Robby Irza menekankan bahwa sosialisasi ini sangat penting sebagai bagian dari pemenuhan dan penilaian indikator area intervensi pengadaan barang/jasa dalam skema Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tahun 2025.
“Penggunaan metode e-purchasing harus dipahami secara menyeluruh agar prosesnya dapat diminimalisir dari potensi penyimpangan serta diproteksi sejak dini,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi krusial menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dalam regulasi terbaru tersebut, khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf h, disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melaksanakan e-purchasing untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas dua ratus juta rupiah.
Adapun pada Pasal 12 huruf d dijelaskan bahwa untuk pengadaan dengan nilai paling banyak Rp200 juta, e-purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. Dalam konteks Pemerintah Aceh, posisi PPK dirangkap oleh KPA. Bila tidak ada PPK, maka PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk menjalankan fungsi tersebut.
Saat ini capaian realisasi pengadaan melalui e-purchasing di Pemerintah Aceh masih tergolong rendah.
Berdasarkan data dari aplikasi AMEL milik LKPP RI per 15 Juli 2025, dari rencana belanja sebesar Rp1,5 triliun, realisasi yang telah dicapai baru sekitar 21,06 persen.
“Ini menjadi warning bagi kita semua, mengingat waktu pelaksanaan pengadaan di tahun anggaran ini semakin sempit,” tegasnya.
Agar seluruh peserta sosialisasi untuk segera melakukan langkah-langkah strategis percepatan pelaksanaan pengadaan, terutama melalui e-purchasing, hingga pada tahap penilaian kinerja penyedia, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Jangan menunggu waktu habis. Lakukan akselerasi agar capaian pengadaan sesuai target dan mendukung tata kelola yang akuntabel serta efisien,” ujarnya.
