Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyorot pengelolaan anggaran di Pemko Banda Aceh yang dinilai boros dan tidak menyangkut langsung ke masyarakat.
Koordinator MaTA, Alfian menyebut pemborosan itu sudah terlihat sejak alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas Wali Kota yang bernilai sekitar Rp 3 miliar. Padahal, Pemko Banda Aceh saat ini masuk dalam kondisi keuangan yang buruk.
Hal itu, kata dia diperparah dengan anggaran untuk mengelola medsos yang jumlahnya setengah miliar lebih yang diperuntukkan bagi influencer dengan jumlah followers tinggi.
“Ini angka yang besar dan Pemko menjadikan industri buzzer di kota Banda Aceh. Seharusnya kepekaan atas ekonomi warga kota yang sulit di tahun 2025 menjadi pertimbangan untuk tidak hidup mewah dengan fasilitas hasil pajak rakyat,” kata Alfian dalam keterangannya, Selasa, 9 September 2025.
Baca: Bantah Biayai Buzzer, Pemko Banda Aceh Sebut Anggaran Rp679 Juta Untuk Jasa Influencer
Saat ini Pemko Banda Aceh juga lagi menekan warga untuk bayar pajak sampai ke level gampong dan itu dinilai MaTA sebagai kebijakan yang kurang tepat, sementara para pejabatnya hidup mewah dengan fasilitas dan begitu juga untuk pencitraannya.
“Kalau pemko membangun industri buzzer maka kondisi kedepan tidak baik baik saja. Warga disuguhin dengan berita dari buzzer tapi ekonomi warga dalam keadaan sulit,” katanya.
Alfian menegaskan seharusnya Pemko Banda Aceh fokus menyelesaikan permasalah ekonomi agar bisa bangkit. Berita dari buzzer, kata dia tidak bisa di simpulkan kebenarannya tapi lebih sebatas pencitraan.
Baca: Pemko Banda Aceh Anggarkan Rp679 Juta untuk Konten di Medsos IG dan TikTok, Untuk ‘Buzzer’?
“Seharusnya bagi 30 anggota DPRK kota Banda Aceh peka dalam pengesahan anggaran dan kondisi ekonomi warga saat ini,” pungkasnya.
Bantah untuk Buzzer
Pemko Banda Aceh membantah bahwa anggaran Rp679 Juta dipergunakan membayar akun-akun media sosial untuk kepentingan buzzer. Anggaran sebesar itu untuk jasa para influencer.
Juru Bicara Pemko Banda Aceh Tomi Mukhtar menyebutkan, anggaran sebanyak itu untuk jasa pembuatan konten di media sosial. kata dia, pihaknya tidak pernah bekerja sama atau menggunakan jasa individu atau kelompok buzzer dalam menjalankan komunikasi publik.
Namun mengikuti perkembangan teknologi informasi, Pemko berkolaborasi dengan para influencer.
“Misalnya dalam mempromosikan ‘Ayo Kembali ke Pasar Aceh’ kita menggunakan jasa influencer agar informasi menyebar luas dan langsung ke masyarakat. Akunnya juga jelas, bukan akun tanpa nama (username),”
“Pemerintah Kota Banda Aceh tentu membutuhkan dukungan untuk berbagai kegiatan promosi daerah, sosialisasi kebijakan, hingga publikasi program-program pelayanan masyarakat. Jika dihitung secara proporsional, anggaran yang digunakan relatif kecil, yakni sekitar Rp10–15 juta per OPD per tahun,” ujar Tomi dalam keterangannya, Senin, 8 September 2025.
Hanya saja karena anggaran berpusat di satu OPD maka terlihat jumlahnya besar, padahal kalau dibagikan per kebutuhan OPD nilainya jadi normal.
“Jadi penting dipahami, anggaran ini bukan untuk kepentingan buzzer, melainkan murni untuk mendukung keterbukaan informasi dan promosi positif bagi daerah,” katanya.
