Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menerima kunjungan kerja Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi di Kantor BPMA, Banda Aceh, Kamis (11/9/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan hulu minyak dan gas (migas) di Aceh serta dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran BPMA.
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Ketua Komisi XII DPR RI beserta seluruh anggota rombongan, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah TM Daud, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto, perwakilan Dinas ESDM Aceh, DLHK, serta jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Medco E&P Malaka, PT Pema Global Energi (PGE), Triangle Pase Inc, dan Conrad (Onwa & Oswa).
Kepala BPMA, Nasri, dalam paparannya menjelaskan landasan historis dan hukum berdirinya BPMA yang merupakan mandat dari Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ia juga menegaskan peran strategis BPMA dalam mengawal pengelolaan sektor hulu migas di Aceh.
Nasri menyampaikan capaian kinerja produksi migas Aceh yang telah melampaui target, termasuk pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 69%, melampaui rata-rata nasional. Namun, ia juga mengungkapkan kendala yang dihadapi, salah satunya adalah kantor BPMA yang masih menempati gedung pinjam pakai milik Pemerintah Aceh.
“Harapan kami, dapat dibantu untuk membangun gedung permanen untuk operasional BPMA yang ke depan bisa digabungkan dengan kantor KKKS di Wilayah Kerja Aceh,” ujarnya.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah TM Daud, dalam sambutannya menegaskan status Aceh sebagai daerah khusus dengan kewenangan khusus, tidak hanya melalui BPMA, tetapi juga melalui badan usaha lain sebagai turunan dari MoU Helsinki.
Ia mengapresiasi kontribusi KKKS bagi masyarakat Aceh, seperti Medco yang telah membangun rumah sakit. “Teruslah berbuat baik untuk masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh sangat mendukung KKKS untuk berinvestasi di Aceh. Kita memiliki sejarah panjang konflik, tapi kini fokus kita adalah kesejahteraan. Aceh harus sejahtera,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadhlullah menyoroti penemuan cadangan gas terbesar di Blok Andaman. Ia berharap putra-putri Aceh diberi kesempatan terlibat dalam investasi, khususnya oleh Mubadala. “Biarlah Aceh hidup dengan kekhususannya sendiri asalkan tetap dalam kerangka NKRI,” tambahnya.
Wagub juga meminta perhatian terkait kelangkaan BBM subsidi di Aceh. “Kami mohon dukungan agar kuota subsidi dipastikan cukup. Mohon bantuan Ketua Komisi XII untuk melancarkan hal ini,” pintanya.
Dukung BPMA
Ketua Komisi XII DPR RI menyambut baik usulan pembangunan kantor permanen BPMA. “Wajar untuk mendapatkan kantor yang lebih layak. Kondisi saat ini memang belum memadai,” ujarnya.
Ia menegaskan tujuan kunjungan ini adalah meninjau langsung persoalan di lapangan agar dapat dicarikan solusi di tingkat DPR RI. “Kita ingin mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hulu migas. Salah satunya dengan melibatkan BUMD dalam participating interest,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Ketua Komisi XII menekankan pentingnya industri hulu migas memperhatikan aspek Environmental, Social & Governance (ESG) serta efek ganda bagi masyarakat. Ia juga mendorong KKKS untuk mempercepat eksploitasi cadangan migas.
“Indonesia menargetkan produksi 1 juta barel per hari. Karena itu, kami berharap KKKS di bawah BPMA dapat mempercepat proses agar segera masuk tahap eksploitasi,” pungkasnya.
