Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Guna memperkuat tata kelola dan komitmen Anti Korupsi, Suap, dan Gratifikasi, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi SNI ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Kantor, pada Senin, (15/9/2025), di Banda Aceh diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, dari pimpinan hingga staf, sebagai komitmen kuat institusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari gratifikasi.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh, Safrina Salim, dalam sambutannya menekankan pentingnya budaya anti suap dalam mendukung keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana dan QuickWin.
Selain itu juga pembacaan Pakta Integritas juga merupakan implementasi yang sudah berjalan dengan harapan dapat diinternalisasikan pada diri masing-masing ASN.
“Program pembangunan keluarga dan QuickWin yang kita galakkan hanya akan berhasil jika dibangun di atas fondasi integritas yang kuat. Penerapan prinsip-prinsip SNI ISO 37001 ini bukan sekadar untuk memenuhi regulasi, tetapi lebih kepada membangun sistem dan budaya kerja yang anti terhadap praktik-praktik penyuapan,” kata Safrina Salim.
Acara yang menghadirkan narasumber dari Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP, Amrizal, membahas materi terkait pemahaman mendalam tentang SNI ISO 37001:2016, Prinsip, kerangka kerja, dan persyaratan standar, aktivitas dalam klausul, pelaksanaan Pre dan Post Test untuk melihat sejauh mana pemahaman ASN terkait implementasi Sistim Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan jajaran.
Ketua Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP, Fenny Silfia Putri, menambahkan, sosialisasi ini merupakan langkah proaktif BKKBN Aceh dalam menginternalisasikan nilai-nilai integritas dan anti korupsi dalam setiap lini pelayanan publik.
Ia juga menjelaskan, SNI ISO 37001:2016 sendiri adalah standar nasional yang diadopsi dari standar internasional untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan.
“Alhamdulillah, sosialisasi ini mendapat tanggapan positif dari seluruh peserta sekaligus juga mengkampanyekan anti korupsi, suap dan gratifikasi yang dilakukan secara berkala guna menuju predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
