Nagan Raya (KANALACEH.COM) – Setelah hampir sebulan ultimatum Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem agar semua alat berat penambangan ilegal ditarik dari kawasan hutan Aceh, menuai dampak positif yang dirasakan langsung oleh warga, terutama di Beutong, Kabupaten Nagan Raya.
Direktur APEL Green Aceh, Rahmad Syukur, menyebutkan bahwa sejak adanya instruksi tersebut, kondisi lingkungan di Nagan Raya, khususnya kejernihan air sungai, menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam beberapa Minggu ini.
“Setelah ada ultimatum dari Mualem, air luar biasa jernih. Itu yang harus kita tekankan, bahwa dengan ultimatum dari Mualem ini ada dampak yang luar biasa terhadap sungai sendiri,” kata Rahmad Syukur, kepada Berita Satu, Kamis 22 Oktober 2025.
Kondisi ini, kata Syukur, kontras dengan yang terjadi beberapa waktu lalu, di mana irigasi dan perikanan masyarakat di daerah seperti Beutong Bawah terdampak keruhnya air akibat aktivitas tambang. Menurutnya, kerusakan lingkungan parah telah terjadi di masa lalu karena aktivitas penambangan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), yang seharusnya dilarang.
Baca: Mualem Ultimatum Kedua: Alat Berat Tambang Ilegal Harus Keluar dari Hutan Aceh dalam 2×24 Jam
Rahmad Syukur menyebutkan, hampir semua aktivitas penambangan yang ia lihat di Nagan Raya, baik di Beutong Ateuh maupun Beutong Bawah, berstatus ilegal. Ia mencontohkan, kasus tambang yang pernah disorot sebelumnya, bahkan ada yang hanya berkedok pertambangan batu bara namun mengambil di lokasi yang tidak semestinya.
Menanggapi adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan “tambang rakyat,” Syukur mendesak agar hal ini dikaji lebih dalam.
“Apakah tambang rakyat itu harus dikaji lebih dalam lagi? Apakah memang rakyat Aceh, ataupun hanya merakyat orang-orang saja? Ini yang menjadi hal yang harus dikaji lebih dalam,” tegasnya.
Desakan untuk Tindakan Nyata dan Berkelanjutan
Meskipun menyambut baik efek langsung dari ultimatum Mualem, APEL Green Aceh menaruh harapan besar agar ketegasan tersebut tidak hanya berhenti pada pernyataan.
“Harapan kita bahwa Mualem jangan hanya menyuarakan, tapi memang bertindak,” kata Rahmad Syukur.
Ia menekankan bahwa fokus utama dalam penertiban ini adalah lingkungan yang berkelanjutan, bukan hanya aspek ekonomi dan sosial sesaat.
Syukur mendesak Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem untuk segera menindaklanjuti ultimatum dengan tindakan nyata, memastikan seluruh mekanisme pertambangan sesuai dengan aturan hukum dan tidak merusak lingkungan.
“Yang paling utama itu adalah lingkungan sendiri yang berkelanjutan. Mungkin itu yang lebih-lebih harus dilihat oleh Mualem,” tutupnya.
