Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menanggapi isu terkait ketiadaan bioskop di Aceh dengan menegaskan bahwa setiap kebijakan harus selaras dengan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat setempat.
Menurutnya, pemerintah pusat menghormati proses koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan para ulama dalam menentukan arah kebijakan terkait hadir atau tidaknya fasilitas hiburan seperti bioskop.
“Yang pertama kita harus lihat kearifan lokal, itu pemerintah kota bagaimana koordinasi kebijakan ke depan dengan ulama. Apa pun yang dilakukan nantinya harus sesuai dengan norma-norma kearifan lokal,” ujar Teuku Riefky usai visitasi Workshop Film Aceh di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa, 25 November 2025.
Keberadaan sarana hiburan, kata dia termasuk bioskop, pada dasarnya muncul atas animo dan permintaan masyarakat.
Karena itu, ruang kreativitas tetap perlu diberikan, namun tetap mempertimbangkan karakteristik daerah.
“Kreativitas itu perlu diberi ruang, tetapi di sisi lain kearifan lokal dari setiap daerah perlu kita perhatikan,” lanjutnya.
Pihaknya juga menekankan bahwa koordinasi antar-stakeholder menjadi kunci dalam menentukan kebijakan yang tepat bagi daerah.
Pemerintah pusat, kata dia, siap mendukung apa pun keputusan yang diambil pemerintah daerah sepanjang telah melalui pertimbangan komprehensif.
“Itu bagaimana nanti koordinasi antar-stakeholder. Tentu kita di pemerintah pusat, apa pun yang jadi kebijakan daerah, kita siap dukung,” tegasnya.
Hingga saat ini, Aceh masih menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia tanpa bioskop komersial, dan keputusan terkait pengadaan fasilitas tersebut tetap bergantung pada kesepakatan pemerintah daerah bersama unsur ulama dan masyarakat.
