Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Sebanyak 22 desa dan dusun di Aceh hilang diterjang bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Pemukiman tersebut kini tidak dapat dihuni lagi.
Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh desa dan dusun hilang tersebar di 7 kabupaten kota. Seluruh penduduk terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman atau ke rumah kerabat.
“Dari data kami, desa dan dusun yang terdampak tersebar di tujuh kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Pidie Jaya,” kata Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, Rabu (7/12).
BACA: 40 Hari Pascabencana, Masih Ada Daerah Terisolir di Aceh
Adapun desa yang hilang di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu Desa Lubuk Sidup, Sekumur, Tanjung Geulumpang, Sulum dan Baling Karang yang berada di Kecamatan Sekerak.
Kemudian di Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Kecamatan Sawang dan Langkahan satu dusun di Desa Guci, Riseh Teungoh, Riseh Baroh dan satu dusun di Desa Rayeuk Pungkie juga hilang.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Kuta Teungoh dan Babah Suak, di mana Desa Beutong Ateuh Banggalang mengalami kerusakan parah hingga sebagian besar permukiman tidak lagi tersisa.
Di wilayah Aceh Tengah, Kecamatan Ketol dan Bintang, Desa Bintang Pupara dan Kalasegi dilaporkan hanya menyisakan beberapa rumah dengan kondisi rusak berat. Penduduknya saat ini masih mengungsi.
Lalu di Kabupaten Gayo Lues menjadi salah satu wilayah dengan jumlah terdampak cukup banyak. di Kecamatan Pantan Cuaca, desa yang hilang yaitu Desa Tetinggi, Seneren dan Remukut. Lalu Desa Kuning Kurnia, Agusen, Pasir, Uyem Beriring dan Pungke.
Hal serupa juga terjadi di Aceh Tenggara, khususnya di Kecamatan Ketambe, di mana satu dusun dinyatakan hilang. Sementara di Pidie Jaya, Kecamatan Meureudu, satu dusun di Desa Blang Awe juga mengalami kondisi yang sama.
Murtala mengatakan akibat bencana ini pemerintahan desa di wilayah terdampak tidak dapat menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal karena seluruh perangkat desa ikut mengungsi bersama masyarakat.
“Pemerintah terus melakukan pendataan lanjutan serta menyiapkan langkah penanganan, termasuk relokasi warga dan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal,” katanya.
