Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Aceh tetap aman, termasuk di wilayah yang terdampak bencana seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Secara umum, pasokan BBM di Aceh dalam kondisi terkendali. Di wilayah terdampak bencana, sebanyak 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah kembali beroperasi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, saat kunjungan kerja ke Aceh, memastikan distribusi BBM tetap menjangkau masyarakat meskipun akses infrastruktur jalan masih banyak yang terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan.
“Salah satu wilayah dengan akses yang masih terbatas adalah Kabupaten Bener Meriah, di mana sejumlah jalan dan jembatan putus akibat longsor. Untuk itu, Provinsi Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual tanpa menggunakan barcode,” ujar Wahyudi, Sabtu (17/1/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah kepanikan masyarakat, mempermudah aktivitas harian, serta mendukung operasional genset bantuan pemerintah yang digunakan sebagai sumber penerangan sementara.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, masa tanggap darurat bencana telah beberapa kali diperpanjang. Tanggap darurat pertama berlaku pada 28 November–11 Desember 2025, dilanjutkan periode kedua pada 12–25 Desember 2025, periode ketiga pada 26 Desember 2025–8 Januari 2026, dan saat ini memasuki tanggap darurat keempat pada 9–22 Januari 2026 sesuai Keputusan Gubernur Aceh.
Hasil monitoring BPH Migas menunjukkan, kebijakan keringanan pembelian BBM jenis Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) berjalan efektif serta sesuai kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Wahyudi menjelaskan, keterbatasan akses jalan menyebabkan mobil tangki besar tidak dapat melintas. Saat ini, hanya armada berkapasitas sekitar 8 kiloliter (KL) yang dapat menjangkau wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut, distribusi BBM dilakukan dengan sistem khusus menggunakan jerigen atau drum yang diangkut kendaraan double cabin berpenggerak empat roda (4×4) menuju desa-desa terisolasi.
Selain itu, suplai BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe selama masa tanggap darurat disiapkan melalui hub suplai di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. Skema ini bertujuan mempercepat distribusi BBM ke wilayah pegunungan dan perbukitan yang sulit dijangkau mobil tangki besar.
“Kami meninjau langsung hub suplai atau fuel terminal bayangan di Blang Rakal. BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe dibawa menggunakan truk tangki 16 KL, kemudian dipindahkan ke truk 8 KL dan disalurkan secara estafet menggunakan jerigen atau drum. Ini bentuk kehadiran negara di daerah bencana,” kata Wahyudi.
Ia menambahkan, sepanjang 2025 kebutuhan BBM jenis Biosolar di Provinsi Aceh, termasuk untuk penanganan bencana, mencapai 428.324 KL. Sementara realisasi penyaluran Pertalite mencapai 576.147 KL. Selama periode bencana akhir November hingga Desember 2025, terjadi peningkatan kebutuhan BBM sekitar 8 persen, meskipun secara nasional realisasi masih berada di bawah kuota, yakni sekitar 95–98 persen.
Wahyudi juga mengapresiasi langkah PT Pertamina Patra Niaga dalam menormalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh, khususnya di wilayah terdampak bencana.
“Pertamina Patra Niaga memiliki tanggung jawab penuh dalam normalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh. Seluruh upaya dilakukan sesuai tata kelola dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto turut mengapresiasi kerja sama lintas pihak dalam penyaluran BBM melalui berbagai moda transportasi, mulai dari jalur darat, laut, hingga udara menggunakan pesawat Hercules.
“Kondisi di lapangan secara umum mulai pulih, meskipun masih ada akses jalan yang belum bisa dilalui. Keringanan pembelian BBM harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan perlu disosialisasikan kembali seiring berakhirnya masa tanggap darurat,” ujar Bambang.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sunardi, memastikan pasokan BBM di Aceh dalam kondisi aman. Stok BBM di Integrated Terminal Lhokseumawe saat ini mencukupi, dengan ketahanan Biosolar mencapai lima hari dan Pertalite 5,6 hari, serta akan bertambah seiring kedatangan kapal pengangkut BBM.
Ia menjelaskan, saat ini di wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah dioperasikan delapan unit mobil tangki berkapasitas 16 KL sebagai feeder dan 10 unit mobil tangki 8 KL untuk menyuplai delapan SPBU. Berkat skema distribusi estafet tersebut, pasokan BBM telah mampu memenuhi sekitar 85 persen kebutuhan normal di Bener Meriah dan 75 persen di Aceh Tengah.
“Jika akses jalan sudah memungkinkan untuk mobil 16 KL masuk, distribusi akan kembali normal langsung dari Depot Lhokseumawe. Kami berharap cuaca membaik dan jalur segera terbuka,” tutup Sunardi.
