Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk mengamankan kebutuhan daging masyarakat pada 2026, menyusul terganggunya pasokan lokal akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.
Upaya tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh melalui pertemuan dengan sejumlah kementerian di Jakarta. Pada Senin (19/1), Gubernur Aceh bertemu Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T. Adi Darma.
Pertemuan itu secara khusus membahas pemenuhan kebutuhan daging untuk Aceh, terutama dalam menghadapi tradisi Meugang yang rutin terjadi menjelang Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha. Dalam forum tersebut, Gubernur menegaskan bahwa dampak bencana alam telah memukul produksi dan distribusi daging lokal sehingga diperlukan langkah cepat dan terukur.
Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Gubernur meminta Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PEMA) untuk segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya menyangkut kuota dan mekanisme izin impor daging. Saat ini, PEMA disebut telah melakukan sejumlah pertemuan lanjutan dengan kementerian/lembaga guna mempercepat proses tersebut.
Untuk pemenuhan kebutuhan daging tahun 2026, terutama menjelang Meugang, PEMA akan menempuh skema kerja sama business to business (B to B) dengan BUMN atau perusahaan yang telah memegang kuota impor daging.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, total kebutuhan daging di Aceh pada 2026 diperkirakan mencapai 9.618 ton. Sementara itu, pada 2025 lalu, kebutuhan daging saat momen Meugang saja rata-rata berkisar antara 1.000 hingga 1.500 ton, di luar kebutuhan harian masyarakat dan dunia usaha sepanjang tahun.
Pemerintah Aceh menegaskan berbagai langkah pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi ekstra dari Pemerintah Pusat. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Aceh juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan bergotong royong demi kebangkitan Aceh pascabencana.
“Harapannya, dengan sinergi semua pihak, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan Aceh dapat bangkit menjadi lebih baik,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dalam keterangannya, Rabu, 21 Januari 2026.
