Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pelayanan poliklinik di RSUD Aceh Besar dilaporkan tutup total pada hari ini akibat aksi mogok massal yang dilakukan oleh tenaga medis, termasuk dokter spesialis. Penutupan tersebut membuat layanan rawat jalan tidak beroperasi sama sekali dan menyebabkan pasien yang datang harus pulang tanpa mendapatkan penanganan.
Aksi mogok dipicu oleh krisis ketersediaan obat-obatan yang telah berlangsung selama sekitar lima bulan. Kondisi ini dinilai menghambat proses pelayanan medis secara signifikan, sehingga tenaga kesehatan mengaku tidak dapat menjalankan tugas secara optimal.
“Kami tidak bisa memberikan pelayanan maksimal tanpa dukungan obat yang memadai,” ujar salah satu perwakilan dokter spesialis, dr. Irfan, Sp.P dalam keterangannya, Senin, 19 April 2026.
Selain kekosongan obat, tenaga medis juga mempersoalkan keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Januari 2025 serta jasa medis yang belum dibayarkan sejak November 2025. Mereka menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan serius dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.
Di sisi lain, jumlah kunjungan pasien yang terus menurun turut berdampak pada penurunan klaim rumah sakit, sehingga memperburuk kondisi finansial.
dr. Irfan menyebutkan, berbagai persoalan ini diduga berkaitan dengan belum optimalnya implementasi status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah ditetapkan sejak 2024. Hingga kini, sistem tersebut dinilai belum berjalan efektif dan berdampak pada administrasi serta pelayanan medis.
“Masalah ini sudah berlangsung lama tanpa kejelasan penyelesaian, termasuk terkait anggaran yang tidak tersedia,” ujarnya.
Akibat aksi tersebut, sedikitnya 13 poliklinik ditutup dan ratusan pasien terdampak. Tenaga medis menyatakan akan menghentikan seluruh pelayanan rawat jalan hingga waktu yang belum ditentukan, atau sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Meski demikian, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap beroperasi untuk memastikan pasien dalam kondisi darurat tetap mendapatkan penanganan.
Para tenaga medis juga mendesak adanya audiensi dengan Pemerintah Daerah dan DPRK guna membahas sejumlah tuntutan, mulai dari pengadaan obat-obatan, percepatan implementasi BLUD, hingga penyelesaian pembayaran TPP dan jasa medis.
