Aceh Tengah (KANALACEH.COM) – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memastikan data pascabencana telah sepenuhnya sinkron dan valid. Kepastian itu disampaikan Wakil Kepala II Pos Komando Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Nurdin.
Nurdin menyebut tidak ada selisih antara data posko dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Seluruh data bahkan telah dinyatakan clear 100 persen.
“Ini patut diapresiasi. Kinerja bupati dan jajaran bersama BPS sangat baik, karena data yang akurat menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan dan penanganan pascabencana,” ujar Nurdin dalam keterangannya, Selasa, 21 April 2026.
Menurut dia, capaian tersebut menempatkan Aceh Tengah sebagai salah satu daerah dengan tata kelola data terbaik, dibandingkan sejumlah wilayah lain yang masih menghadapi persoalan ketidaksinkronan.
Dengan rampungnya data Masyarakat Terdampak Bencana (MDH), pemerintah daerah kini bersiap masuk ke tahap lanjutan, yakni percepatan penyaluran bantuan serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengapresiasi seluruh SKPK yang dinilai bekerja cepat dan responsif dalam proses pendataan. Ia menegaskan, data yang dimiliki saat ini telah tersusun lengkap dan berbasis kondisi lapangan.
“Seluruh data sudah tersusun secara lengkap dan berbasis data lapangan,” kata Haili.
Ia menambahkan, enam kampung relokasi telah memiliki lahan siap bangun. Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat pembangunan huntara dan huntap, bahkan berpotensi menjadi model penanganan pascabencana di daerah lain.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam pengadaan tanah untuk sejumlah desa yang belum mendapatkan lahan relokasi hunian tetap. Pemerintah memastikan upaya penyelesaian terus dilakukan agar seluruh warga terdampak dapat segera menempati hunian layak.
