Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Aceh mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana dengan total anggaran mencapai Rp380,03 miliar guna memulihkan produktivitas sawah serta menjaga ketahanan pangan daerah.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis, mulai dari optimasi lahan sawah, rehabilitasi lahan rusak, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani di sejumlah kabupaten/kota.
“Pemerintah Aceh fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan pertanian terdampak bencana dapat segera kembali produktif,” kata M. Nasir.
Program optimasi lahan (oplah) untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan mendapat alokasi terbesar, yakni Rp155,65 miliar melalui skema bantuan pemerintah. Program ini menyasar 16 kabupaten/kota dengan total luas mencapai 27.071 hektare.
Dari target tersebut, tahap perencanaan melalui penyusunan SID/DRT yang dikerjakan oleh Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (UNIMAL), dan Universitas Samudra (UNSAM) telah mencapai 12.205 hektare atau sekitar 45 persen.
Setelah tahap perencanaan rampung, pemerintah akan melanjutkan konstruksi oplah senilai Rp124,52 miliar, disusul pengolahan lahan sebesar Rp24,36 miliar yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.
Sementara itu, untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp65,23 miliar untuk rehabilitasi lahan di lima kabupaten dengan cakupan 4.393 hektare. Hingga kini, progres konstruksi rehabilitasi sawah yang dikerjakan kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 3.981 hektare.
Di sektor infrastruktur, pembangunan irigasi perpompaan menjadi salah satu fokus utama dengan target 641 unit di 16 kabupaten/kota dan anggaran Rp98,07 miliar. Namun, realisasi fisik baru mencapai 70 unit atau sekitar 3,49 persen, sementara sisanya masih dalam tahap administrasi dan perencanaan.
Untuk irigasi perpipaan, sebanyak 149 unit di 13 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14 miliar telah mencapai progres sekitar 24 persen. Adapun pembangunan bangunan konservasi sebanyak 45 unit senilai Rp5,4 miliar masih dalam tahap persiapan.
Selain itu, pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak 300 unit dengan total anggaran Rp30 miliar baru mencapai sekitar 8 persen. Progres serupa juga terjadi pada pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp11,66 miliar yang masih berada pada tahap awal pengerjaan.
Nasir menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI, dan masyarakat agar seluruh program berjalan sesuai target.
“Kami optimistis dengan sinergi yang kuat, seluruh program ini dapat diselesaikan tepat waktu sehingga lahan pertanian terdampak bencana kembali dimanfaatkan secara optimal oleh petani,” ujarnya.
Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini tak hanya memulihkan lahan pascabencana, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di wilayah terdampak.
