Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) akan menyurati Presiden Prabowo Subianto guna mendorong pemanfaatan cadangan minyak dan gas (migas) Blok Andaman sebagai penggerak program hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Langkah tersebut menjadi salah satu keputusan dalam rapat pembahasan pengembangan migas Blok Andaman yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/6).
Rencana hilirisasi di KEK Arun dinilai sejalan dengan program strategis nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Salah satu proyek prioritas nasional itu adalah pengembangan KEK Arun Lhokseumawe sebagai kawasan industri berbasis energi.
Rapat tersebut dihadiri Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi, sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, pakar migas, guru besar Universitas Syiah Kuala (USK), staf khusus gubernur, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.
Guru Besar USK, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai langkah Gubernur Aceh menyurati Presiden merupakan keputusan yang tepat agar potensi migas Blok Andaman benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Langkah itu sangat tepat dan akan menjadi dorongan besar bagi Aceh,” ujarnya.
Dalam rapat itu dibahas potensi hilirisasi gas dan kondensat yang dihasilkan dari Blok Andaman. Selama ini, alokasi gas sekitar 300 MMSCFD lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan pembangkit listrik. Padahal, gas tersebut juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti metanol dan hidrogen.
Menurut Jasman, keberadaan pabrik metanol penting dipersiapkan sejak dini karena komoditas tersebut menjadi bahan baku utama dalam program biodiesel nasional berbasis minyak kelapa sawit.
Selain gas, lapangan South Andaman juga diproyeksikan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Kondensat itu dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline yang menjadi bahan baku berbagai industri, termasuk industri petrokimia, cat, dan kilang minyak.
“Jika berbagai industri hilir ini berkembang di KEK Arun, dampaknya akan sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata Jasman.
Karena itu, seluruh peserta rapat sepakat mendorong percepatan hilirisasi migas di KEK Arun Lhokseumawe sekaligus meminta adanya alokasi kuota gas khusus bagi Aceh dari Blok Andaman.
Selain menyurati Presiden, rapat juga memutuskan Pemerintah Aceh akan mengundang Mubadala Energy selaku operator Wilayah Kerja South Andaman dan SKK Migas untuk memaparkan secara langsung rencana pengembangan lapangan gas tersebut.
Akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar, mengatakan Pemerintah Aceh perlu memperoleh penjelasan rinci mengenai skema pengembangan Blok Andaman.
“Kita perlu mengetahui secara langsung bagaimana skema pengembangannya secara detail,” ujarnya.
Dalam rapat itu juga terungkap bahwa Pemerintah Aceh hingga kini belum menerima dokumen resmi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman.
Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma, mengatakan dokumen yang dimiliki pemerintah daerah sejauh ini hanya berasal dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal. Menurutnya, BPMA telah menyurati SKK Migas untuk meminta dokumen PoD, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan.
Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menyimpulkan terdapat dua keputusan utama, yakni Gubernur Aceh akan menyurati Presiden Prabowo agar migas Blok Andaman menjadi pendorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe serta Pemerintah Aceh segera mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas guna membahas rencana pengembangan proyek tersebut secara langsung.
Usai rapat, Nasir langsung meminta Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini bersama tim menyusun konsep surat kepada Presiden sesuai dengan hasil pembahasan rapat.
