Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Sebanyak 16.276 hektare sawah di Aceh yang mengalami rusak berat pascabencana banjir yang terjadi akhir 2025 lalu hingga kini dilaporkan belum ada penanganan.
Laporan itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh Azanuddin Kurnia kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, Kamis (3/9).
Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi membenarkan laporan tersebut. Dalam pertemuan itu, kata dia, Mualem menginstruksikan Azanuddin untuk menyurati Menteri Pertanian dan Menteri ATR/BPN untuk proses percepatan.
“Gubernur mengarahkan Plt. Kadistanbun agar Pemerintah Aceh mengirim surat kepada Mentan dan Menteri ATR/BPN untuk proses percepatan,” kata Nurlis kepada CNNIndonesia.com.
Dalam surat tersebut Mualem meminta dilakukan kajian cepat perhitungan biaya per hektare sehingga memudahkan pelaksanaan survey investigasi disain sebelum dilaksanakan fisik nantinya.
Kemudian untuk Kemen ATR/BPN, Mualem meminta bantuan identifikasi dan pemetaan batas lahan. Hal ini kata Nurlis pernting dilakukan karena batas lahan sawah rusak berat umumnya sudah tidak kelihatan lagi.
“Pak Gubernur juga memberi arahan kepada Pak Azanuddin untuk memperkuat komunikasi dan hubungan yang baik dengan Kementerian Pertanian yang memfasilitasi berbagai kegiatan pertanian di Aceh,” katanya.
Azanuddin sebelumnya melaporkan kepada Mualem terkait perkembangan pemulihan di sektor pertanian dan perkebunan Aceh pasca bencana. Per tanggal 1 September 2026, serapan anggaran sudah sekitar 53 persen.
Ia meyakini, tahun ini sekitar 40.852 ha sawah rusak ringan dan sedang akan selesai ditangani termasuk kegiatan pendukungnya. “Kami meminta kawan-kawan dinas kabupaten/kota terus mengawal dan mengawasi pekerjaan di lapangan,” katanya.
Terkait pekerjaan yang langsung ditangani Kementan, Azanuddin meminta kepada dinas kabupaten/kota yang belum selesai CPCL agar mempercepat dengan tetap memenuhi kriteria sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
