(KANALACEH.COM) – Upaya menjaga ketahanan pangan di Provinsi Aceh menghadapi tantangan berat di tengah penurunan produksi padi serta kerusakan ribuan hektare lahan pertanian akibat bencana hidrometeorologi.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat produksi padi sepanjang 2025 mencapai 1,62 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 930,49 ribu ton beras. Angka ini turun 2,70 persen dibandingkan pencapaian 2024 yang menembus 1,66 juta ton.
Penurunan produksi berbanding lurus dengan menyusutnya luas panen sebesar 5,98 persen, dari 301,20 ribu hektare menjadi 283,18 ribu hektare.
Padahal, Aceh memiliki tiga kabupaten penopang utama pasokan beras daerah, yakni Aceh Utara dengan produksi 309,15 ribu ton GKG, Pidie sebesar 268,13 ribu ton, dan Aceh Besar sebanyak 165,76 ribu ton.
Tantangan sektor pertanian kian kompleks setelah bencana banjir melanda kawasan tersebut pada akhir November 2025. Data Pemerintah Aceh per Juli 2026 menunjukkan 57.485 hektare sawah terdampak.
Dari jumlah itu, sebanyak 16.276 hektare mengalami rusak berat dan 120 hektare sawah dilaporkan hilang.
Realisasi Pemulihan Lahan
Guna mengembalikan fungsi lahan, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah memacu program rehabilitasi.
Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi per 13 Oktober 2026, realisasi pemulihan fisik sawah telah mencapai 20.914 hektare atau 51,2 persen dari target 40.820 hektare.
Dari total lahan yang direhabilitasi, seluas 11.777 hektare telah diolah kembali dan 6.774 hektare di antaranya sudah memasuki masa tanam.
“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Skema padat karya ini dirancang agar para petani tetap mengantongi penghasilan selama masa pemulihan berlangsung.
Hasilnya mulai terlihat di Aceh Tamiang, di mana petani Kampung Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, berhasil melangsungkan panen padi pascarehabilitasi.
Namun, kecepatan pemulihan di tiap daerah masih berbeda bergantung pada tingkat kerusakan.
Di Pidie Jaya, rehabilitasi sawah rusak ringan dan sedang seluas 1.253 hektare telah tuntas. Sebaliknya, untuk kategori rusak berat seluas 290 hektare, pengerjaannya baru menyentuh 7,5 hektare.
Kunci Utama di Jaringan Irigasi
Selain perbaikan tanah, pemulihan sarana pengairan menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan musim tanam.
Kementerian Pekerjaan Umum telah merampungkan rehabilitasi Bendung dan Daerah Irigasi Krueng Pase di Aceh Utara yang mengaliri 8.922 hektare persawahan di sembilan kecamatan.
“Perbaikan ini kita dorong cepat agar air bisa kembali mengalir ke sawah-sawah,” kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi.
Kendati demikian, kendala ketersediaan air masih ditemukan di lapangan. Pendampingan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh mencatat petani di Desa Rigeb, Gayo Lues, belum bisa kembali menanam akibat prasarana pengairan yang belum berfungsi.
Kondisi ini berbeda dengan Desa Leme yang sudah kembali bercocok tanam sejak Juni setelah saluran air dibersihkan.
Di sisi lain, dukungan teknologi digital juga mulai didorong untuk meningkatkan efisiensi produksi di tingkat petani.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya modernisasi pertanian hingga ke tingkat desa.
“Teknologi digital jangan hanya dinikmati di perkotaan, tetapi harus masuk ke desa-desa untuk mendukung program swasembada pangan Presiden,” tutur Meutya.
Keberhasilan ketahanan pangan Aceh kini bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar rehabilitasi sarana fisik, irigasi, dan pendampingan petani berjalan selaras hingga masa panen tiba.
