Kasus FD dan AM, Jaksa Sebut Unsur Liwath Tak Terpenuhi dari Penyidik

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh angkat bicara mengenai bebasnya mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD bersama pasangan sesama jenisnya, AM, dalam perkara dugaan jarimah liwath.

Keduanya dilepaskan lantaran penyidik Satpol PP dan WH Banda Aceh tidak mampu melengkapi alat bukti untuk memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

Baca: Bukti Kurang Jadi Alasan Satpol PP Bebaskan Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh

Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Bobbi Andri menegaskan, keputusan tersebut murni didasarkan pada pertimbangan hukum dan kecukupan alat bukti, bukan karena pengaruh jabatan maupun kedudukan pihak yang berperkara.

“Kami tidak akan melindungi siapa pun karena jabatan atau kedudukannya. Namun, kami juga tidak akan memaksakan seseorang untuk dipidana apabila unsur tindak pidana dan dasar pembuktiannya tidak mencukupi,” ujar Bobbi dalam kepada wartawan, Senin, 16 November 2026.

Bobbi menjelaskan, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah memberikan definisi yang spesifik mengenai liwath, yakni adanya tindakan penetrasi. Karena itu, perbuatan lain yang tidak tercantum dalam definisi tersebut tidak dapat begitu saja disamakan atau dimasukkan ke dalam pengertian liwath.

Menurutnya, batasan tersebut merupakan konsekuensi dari asas legalitas yang melarang perluasan ketentuan pidana melalui analogi.

Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 2 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Perlu kami tegaskan bahwa penerapan asas legalitas bukan berarti membenarkan perbuatan yang terjadi. Namun, penegakan hukum harus tetap berpedoman pada rumusan undang-undang dan alat bukti yang tersedia,” tegas Bobbi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), kata dia sejatinya telah menjalankan seluruh tugas dan kewenangan sesuai mekanisme hukum.

Tahapan itu dimulai dari penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penunjukan jaksa peneliti, penelitian berkas perkara, koordinasi dan ekspose perkara, hingga penerbitan 17 petunjuk melalui P-19.

Dari hasil penelitian tersebut, jaksa menemukan bahwa persoalan dalam berkas perkara bukan sekadar kekurangan administratif, melainkan tidak cukupnya pembuktian terhadap unsur utama tindak pidana yang disangkakan.

“Persoalan yang ditemukan dalam perkara ini bukan sekadar kekurangan administrasi, melainkan berkaitan dengan tidak cukupnya pembuktian terhadap unsur utama tindak pidana yang disangkakan,” katanya.

Bahkan, pihak penyidik melalui surat tertanggal 28 Oktober 2026 telah menyampaikan bahwa proses penyidikan sudah dilakukan secara maksimal, tetapi unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat belum dapat dipenuhi.

Dengan mempertimbangkan kondisi itu, JPU memastikan tidak akan menerbitkan petunjuk ulang atas persoalan yang sama apabila tidak terdapat peluang pemenuhan unsur melalui alat bukti tambahan.

“Tindak lanjut penanganan perkara termasuk kemungkinan penghentian penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Related posts