Banda Aceh (kanalaceh.com) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh diharapkan dapat terus berperan menjadi mitra strategis Pemerintah Aceh dan bersinergi dalam mendorong pembangunan ekonomi di provinsi unjung barat tersebut.
Hal itu dikatakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam kata sambutan yang dibacakan Asisten Keistimewaan Ekonomi dan Pembagunan Aceh, Azhari Hasan, pada serah terima jabatan Kepala Perwakilan BI Aceh, Selasa (20/10) di aula BI setempat, di Banda Aceh.
Hadir dalam kegiatan itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas, Unsur Forkopimda Aceh, Unsur Forkopimda Kota Banda Aceh, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Dian E.Rae, Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera Utara Difi. A. Johansyah, Zulfan Nukman selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh sebelumnya, Ahmad Farid Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh baru, Para pimpinan Perbankan di Aceh dan Perwakilan dunia usaha.
Menurut Gubernur, keberadaan kantor BI perwakilan Aceh telah banyak memberi kontribusi dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Salah satunya keberhasilan Bank Indonesia sebagai inisiator yakni pengendalian inflasi daerah,”ujar Zaini Abdullah disela-sela sertijab tersebut.
Dikatakan, ketika Aceh dalam proses rehab rekon, laju inflasi di daerah ini cukup tinggi. Tapi berkat kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia melalui kinerja Tim Penanggulangan Inflasi Daerah, kondisi itu bisa dikendalikan secara perlahan.
“Bahkan 2012, tingkat inflasi di Aceh tercatat paling rendah di Indonesia, namun, di tahun-tahun selanjutnya inflasi di Aceh relatif sama dengan inflasi secara nasional,”katanya.
Bahkan, kata Gubernur kondisi pertumbuhan ekonomi Aceh (tanpa Migas) juga menunjukkan kenaikan cukup signifikan. Sebagai gambaran, pada triwulan ke-II tahun ini, pertumbuhan ekonomi Aceh (year on year) berkisar 4,34 persen, lebih baik dari periode yang sama tahun 2014 yang berkisar 4,25 persen. “Bila dihitung dengan Migas, pertumbuhan itu memang lebih rendah, yaitu 1,72 persen, turun dari tahun 2014 yang mencapai 2,62 persen,”sebutnya.
Untuk itu, Pemerintah Aceh menekankan untuk meningkatkan produktivitas di sektor non migas, khususnya pertanian, perikanan, sektor jasa dan pertambangan. “Khusus untuk pertanian, Aceh memiliki lahan garapan yang luas untuk dikembangkan, mencapai 781.663 hektar.
“Inovasi dan kreasi di sektor pertanian akan terus kita kembangkan, sehingga untuk menjadikan Aceh sebagai lumbung pangan nasional tahun 2017 dapat tercapai,”sebut Gubernur.
Ia menyatakan, secara rutin Bank Indonesia perwakilan Aceh menyampaikan kajian ekonominya tentang situasi Aceh, yang kemudian menjadi acuan kami dalam merencanakan program pembangunan ke depan.
Selain itu, dengan adanya prakarsa dan inisiatif Bank Indonesia, sekarang di Aceh telah hadir website Pusat Informasi harga Pangan strategis (PIHPS), sehingga publik bisa memantau harga-harga pangan di pasar.
Sementara di sektor riil, kata Gubernur kantor perwakilan BI Aceh juga berkontribusi dalam kegiatan pembangunan demplot penangkaran benih bawang merah di Pidie, dan telah menghasilkan percontohan benih bawang merah bermutu yang bersertifikasi pertama kali di Aceh.(T. Irawan)
