Jakarta (Kanal Aceh) – Daftar Negatif Investasi (DNI) sore ini akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara. Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla dan diikuti oleh beberapa orang menteri.
Di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly.
“Kita akan rapat dulu, belum ada yang bisa dijelaskan,” kata Darmin saat memasuki Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/1)
Rapat baru dimulai sekitar pukul 15.30 WIB, mundur dari jadwal sebelumnya yang direncanakan pada 14.00 WIB. Hal ini dikarenakan Jokowi sebelumnya bertemu dengan Johan Budi yang kemudian diangkat sebagai Staf Khusus Kepresidenan.
Baca juga:
Evaluasi Kinerja Kementerian, Menteri PAN-RB Dikritik Ketua MPR
Evaluasi Kinerja Kementerian, Menteri PAN-RB Dikritik Ketua MPR
Seperti diketahui, pagi tadi, Darmin juga mengumpulkan beberapa menteri untuk mematangkan materi DNI di kantornya. Darmin masih enggan banyak berkomentar, sebab harus melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi.
“Sektornya selama ini yang ada pengaturan di dalam DNI ada macam-macam, paling tidak ada dua kategori besar. Satu adalah tertutup bukan hanya asing, ada yang tertutup untuk semua investasi, misalnya bahan peledak, senjata api, itu bukan area investasi,” kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (12/1) pagi.
“Prinsipnya adalah batasan tidak boleh bertambah, tetap. Kecuali ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa itu perlu menjadi lebih ketat. Jadi, arahnya yang ada restriksi itu lebih longgar. Itu yang sekarang dibahas satu persatu dengan kementerian itu. Sehingga saya belum bisa merinci,” ujar Darmin. (detik.com)
